Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Alasan DPR Minta Panasonic Award Dihentikan

Komisi I DPR yang membidangi penyiaran meminta tayangan panasonic award dihentikan. DPR menilai program tersebut tidak sesuai dengan kaedah yang termuat dalam UU Penyiaran.nn
Tegar Arief
Tegar Arief - Bisnis.com 31 Mei 2015  |  15:04 WIB
Ini Alasan DPR Minta Panasonic Award Dihentikan
Panasonic Gobel Awards 2015 - Panasonicgobelawards.com

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR yang membidangi penyiaran meminta tayangan panasonic award dihentikan. DPR menilai program tersebut tidak sesuai dengan kaedah yang termuat dalam UU Penyiaran.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengaku sangat heran saat melihat tayangan yang memenangi award tersebut adalah program yang justru pernah menerima sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Program YKS yang sudah diberhentikan KPI tapi masuk nominasi, sinetron 7 Manusia Harimau yang ditegur keras KPI malah jadi pemenang. Lebih konyol lagi program Fesbuker yang pernah diberhentikan sementara oleh KPI juga menjadi pemenang," katanya dalam siaran pers yang diterima, Minggu (31/5/2015).

Dia menjelaskan, program-program tersebut telah mendapat sanksi dari KPI karena isi tayangannya melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

"Maka tak heran bila panasonic award kali ini mendapat reaksi negatif dari masyarakat," imbuhnya.

Dengan mengacu kepada survey rating dari AC Nielsen untuk nominasi dan sms masyarakat untuk penentuan pemenang, imbuhnya, panasonic award bisa dituduh banyak pihak lebih sebagai agen industri dan pembenaran terhadap selera rendah sebagian masyarakat.

Apalagi, Panasonic Award tidak melibatkan KPI sebagai lembaga yang oleh UU Penyiaran diberikan otoritas penilaian dan pengawasan isi siaran.

"Dan yang lebih serius penilaian yang dilakukan Panasonic Award ada yang bertabrakan dengan arah dan tujuan penyiaran nasional yang selama ini diatur dalam UU Penyiaran," ujarnya. []

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

panasonic
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top