Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjamin warga yang menjadi korban gusuran bakal mendapatkan tempat tinggal pengganti di rumah susun, asalkan memenuhi persyaratan.
"Warga yang belum dapat rusun, pasti kita kasih. Hanya sekarang, siapa yang betul-betul butuh rusun," tuturnya, Jumat (29/5/2015).
Karena, lanjutnya, pihaknya juga menemukan bukti bahwa tidak semua warga yang datang meminta rusun adalah orang tidak mampu, tetapi justru orang kaya, makanya pengawasannya ketat.
"Mereka yang datang ngurus, datang ke sini itu naik fortuner loh," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, fakta temuannya adalah banyaknya yang datang mencoba mendapatkan rusun akan tetapi ingin disewakan lagi dan tidak ingin ditempati sendiri.
"Kalau kamu sewa rumah di pinggir sungai, nah kalau digusur, ya cari sewa di tempat lain. Tapi ini sebenarnya yang ribut ini yg punya rumah di situ, yang nyewain," tuturnya.
Ahok bahkan mengatakan apabila bersedia di rusun bahkan biaya yang dikeluarkan untuk sewa cukup terjangkau, asalkan memiliki KTP DKI.
"Kita kasih rusun buat sewa, satu orang satu unit. Tarifnya hanya Rp5.000 per hari. Kamu sewa di sungai lebih mahal dari pada sewa di rusun Jakarta lho," tuturnya.
Kalau non-DKI, lanjutnya pihaknya akan minta kesaksian beberapa orang, misalkan mengaku ada usaha, tempat kerja betul.
"Kita kasih ktp loh. Jadi Jakarta itu nggak tertutup, kita terbuka. Selama kamu ada kerjaan, boleh tinggal di Jakarta," ujarnya.
Pihaknya juga menjanjikan birokrasinya tidak akan ribet, dan apabila ada oknum yang menghambat akan langsung dipecat.
"Kalau ribet kita pecat kok. Kita cepat. Kalau mereka ribet, pecat," ujarnya.
