Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mengkaji berbagai opsi pembiayaan infrastruktur, seperti obligasi daerah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan availability payment dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Saat ini opsi utama pembiayaan masih berasal dari APBD dan APBN.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Keuangan Riadil Akhir Lubis menuturkan saat ini opsi pembiayaan infrastruktur dari APBN dan APBD. Sumut sangat membutuhkan pembiayaan selain APBD dan APBN untuk membangun infrastruktur.
"Saat ini total APBD pemprov dan pemkab serta pemko se-Sumut hanya sekitar Rp33 triliun, ditambah APBN totalnya sekitar Rp100 triliun. Padahal kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur kita mencapai Rp500 triliun. Mau dari mana?" ucap Riadil, Kamis (28/5/2015).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, beberapa proyek infrastruktur di Sumut memang tidak layak secara finansial, tapi dapat menimbulkan efek yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
Kendala lainnya adalah pembebasan lahan. Setelah mendapatkan opsi pembiayaan, pemda setempat harus mendukung penuh pembangunan.
Saat ini, proyek infrastruktur yang paling potensial untuk dibiayai dengan skema availability payment adalah sistem penyediaan air minum.
"Di Sumut, ketersediaan air minum baru 35% terpenuhi. Selain itu, pembangunan jalan, pengelolaan sampah juga bisa dibiayai dengan skema selain APBD dan APBN. Beberapa sektor utama seperti energi dan transportasi juga bisa. Kami prinsipnya, menginginkan yang cepat tapi sesuai dengan perjanjian," pungkasya.
Adapun, untuk opsi obligasi daerah dari OJK, Riadil merasa masih perlu kajian mendalam karena belum ada pemda yang menerapkannya. Sementara skem availability payment lebih memungkinkan untuk segera diterapkan karena konsesi yang lebih panjang sehingga tidak bergantung pada masa pemerintahan tertentu.
