Bisnis.com, JAKARTA—Beberapa hari terakhir, masyarakat dikejutkan dengan ‘serangan’ Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri terhadap mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa terkait keterlibatannya merancang kebijakan industri mineral nasional.
Faisal menilai aturan industri mineral, terutama bauksit terpuruk karena adanya kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah pada era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Menurut dia, Hatta berperan besar dalam pengambilan kebijakan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru membela Hatta atas keputusan melarang ekspor mineral mentah. Menurut dia, hal itu sesuai dengan Undang-undang (UU) No.4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
“Wah terbalik tuh pikiran [Faisal Basri]. Karena itu undang-undang, justru menjaga lingkungan dan membuat nilai tambah,” jelas Kalla di Kantor Wakil Presiden, Kamis(28/5/2015).
Kalla bahkan menyindir Faisal belum membaca UU Minerba dengan cermat sehingga tak mengetahui makna aturan yang tercantum di dalamnya.
“Mungkin pak Faisal belum membaca UU kali, karena itu UU yang 5 tahun lalu dan sangat penting untuk menjaga kekayaan nasional. Jangan digaruk kiri kanan dengan percuma,”ujarnya.
Dia mengakui bahwa pendapatnya berlawanan dengan Faisal. Menurut dia, aturan larangan ekspor mineral mentah sangat penting agar tidak dieksploitasi dan pada akhirnya bisa membuat negara semakin kaya karena ada nilai tambah.
Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah tak akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan larangan ekspor mineral mentah, melainkan harus segera dilaksanakan dengan konsisten.
“Mungkin hari ini ada penurunan [harga], tetapi begitu smelter selesai langsung naik,”tegasnya.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memang memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah sebagai bentuk implementasi UU Minerba yang mewajibkan adanya peningkatan nilai tambah.
Menurut Faisal, pelarangan bauksit sebenarnya merupakan permintaan dari perusahaan asal Rusia, UC Rusal yang berencana menanamkan investasi pabrik pengolahan bauksit.
Dalam Seminar terkait industri pertambangan pada Senin (25/5/2015) lalu, Faisal bahkan menyebut mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa terkait erat dengan kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pembangunan smelter tersebut.
