Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan koordinasi kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan hasil rapat koordinasi menyepakati sejumlah komitmen penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia melalui kebijakan yang konsisten serta bersinergi dengan implementasi yang tepat waktu dan terukur.
"Beberapa komitmen yang disepakati, antara lain, memperkuat roadmap pengembangan maritim yang terintegrasi sejalan dengan lima keunggulan komparatif pembangunan kemaritiman di Indonesia yakni marine biodiversity, posisi geotektonik, wawasan nusantara dan kewilayahan, arus lintas indonesia, dan jalur pelayaran internasional atau international sea lanes," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Senin (25/5/2015).
Selain itu, untuk mendorong pembiayaan, bank dan nonbank, ke sektor maritim juga harus diperkuat dan difokuskan.
Hal itu dilakukan dengan melakukan pembinaan klaster usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis maritim dan mengembangkan berbagai model pembiayaan usaha, termasuk mengkaji pola hubungan usaha besar UMKM yang saling menguntungkan.
"Mendorong pendalaman pasar keuangan guna memperkuat peran pembiayaan nonbank dan mempercepat optimalisasi kebijakan dalam jangka pendek dengan kondisi yang ada," kata Tirta.
Optimalisasi kebijakan dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memitigasi dampak jangka pendek dari kebijakan di bidang perikanan yakni dengan menyediaan kapal untuk memperkuat kelancaran pasokan di wilayah KTI, khususnya menjelang lebaran.
"Meningkatkan produktivitas ekonomi kelautan dan perikanan, antara lain, melalui pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, perbaikan iklim usaha yang kondusif dan inovasi iptek," ucapnya.
Komitmen yang disepakati dalam rapat koordinasi Bank Indonesia bersama dengan pemerintah yakni mempercepatpembangunan infrastruktur poros maritim serta mengembangkan industri perkapalan dan pelayaran nasional.
Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim akan menjadi prioritas diantaranya dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam atau deep seaport, dan logistik serta menjamin ketersediaan listrik di daerah perbatasan.
Peran serta pemerintah daerah juga diperkuat secara sinergis dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan pengembangan ekonomi berbasis maritim.
"Para peserta rakor sepakat bahwa kedepan akan terus memperkuat koordinasi dalam memastikan efektivitas dari berbagai kebijakan sesuai kewenangannya masing-masing untuk mewujudkan perekonomian Indonesia berbasis maritim," tutur Tirta.
