Bisnis.com, SEMARANG—Petani tembakau Jawa Tengah menagih janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk membuat payung hukum tentang undang undang pertembakauan guna melindungi nasib petani di masa mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng Triono menyatakan nasib petani dalam 10 tahun ini petani tembakau kian tidak jelas karena munculnya regulasi ketat. Salah satu regulasi pemerintah yang membuat petani tembakau resah sepanjang masa yakni terbitnya PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Pihaknya mendesak pemerintah mencabut PP tersebut dan mengeluarkan UU Pertembakauan. Triono menilai pemerintah lamban untuk mengeluarkan peraturan yang bisa melindungi nasib petani tembakau.
Di sisi lain, petani diminta untuk menyetor cukai yang nilainya setiap tahun melonjak. Triono menyebut penerimaan cukai hasil tembakau yang harus disetorkan kepada pemerintah pada 2016 bisa menembus angka Rp138 triliun.
“Petani selalu ditindas dengan aturan. Makanya, kami menagih kampanye Presiden Jokowi untuk memperdulikan nasib petani [tembakau],” paparnya kepada Bisnis, Jumat (24/4).
Triono mengatakan hasil pertanian tembakau dari Jateng berkontribusi terhadap industri rokok besar di Indonesia. Dia mengakui wilayah potensi penghasil tembakau tidak bisa terganti dengan jenis tanaman lain, antara lain Temanggung, Magelang, Klaten, Demak, Kendal, Grobogan, Kebumen dan daerah lainnya.
Dalam cuaca membaik, ujarnya, harga tembakau bisa menembus Rp250.000/kilogram. Adapun produksi tembakau pada 2014 bisa menembus 145.000 ton.
Dia mengatakan dalam sekali panen, para petani tembakau mampu membiayai kebutuhan sehari-sehari hingga masa panen berikutnya.
“Kami tidak membandingkan dengan petani padi. Namun kenyataan, petani tembakau mampu menyumbang pendapatan daerah dan negara. Sayangnya, nasib kami seolah dimarginalkan,” katanya.
Triono mendesak pemerintah harus konsisten menolak aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan melawan kebijakan-kebijakan eksesif yang merupakan turunan dari pedoman FCTC.
Dia ingin pemerintah tetap mempertahankan tembakau sebagai komoditas strategis perkebunan dan industri tembakau sebagai industri prioritas nasional dengan tetap menjalankan roadmap industri tembakau yang telah disepakati berlaku hingga 2025.
