Bisnis.com, JAKARTA -- DPR akan meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menekan bupayi/wali kota di seluruh daerah di Tanah Air untuk mengaktifkan balai latihan kerja (BLK).
Pasalnya berdasarkan temuan Komisi IX DPR, mayoritas BLK yang ada di daerah tidak difungsikan dengan baik karena minimnua dukungan dari kepala daerah setempat.
"Kami akan minta Mendagri untuk menekan kepala daerah untuk memberdayakan anggaran BLK itu," kata Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso, Senin (13/4/2015).
Dia menjelaskan, selama ini BLK telah memiliki anggaran tetap yang bersumber dari dinas ketenagakerjaan setempat. Namun dana tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu DPR meminta kepada Mendagri untuk mengintervensi penggunaan anggaran BLK tersebut sehingga pelatihan tenaga kerja bisa tetap dilakukan di seluruh daerah.
"BLK itu ada anggaran setiap tahun, perawatan BLK yang dianggarkan oleh kabupaten, dan dana pelatihan oleh dinas ketenagakerjaan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
