Bisnis.com, JAKARTA -PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan transaksi lindung nilai atau hedging senilai US$950 juta dengan tiga bank pelat merah.
Ketiga bank milik pemerintah tersebut yakni PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan hedging ini dilakukan agar memitigasi risiko nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, sebagian besar transaksi PLN masih menggunakan dolar AS.
Dengan adanya fasilitas hedging ini, lanjutnya, PLN berharap agar tidak terus-terusan merugi karena depresiasi nilai tukar rupiah. Fasilitas hegding ini sangat dibutuhkan karena PLN dan BUMN lainnya kerap kali melakukan pinjaman luar negeri untuk membantu pembiayaan proyek.
"Mudah-mudahan dengan hedging ini kerugian besar dan fatal akibat depresiasi rupiah bisa terhindari," ujarnya di Gedung BI, Jumat (10/4/2015).
Kebutuhan hedging yang dilakukan bersama dengan tiga bank pelat merah merupakan guna mendukung mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt yang diamanatkan pemerintah.
Proyek tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp1.200 triliun. Dari proyek tersebut, PLN membangun sendiri sebesar 10.000 megawatt atau sekitar Rp600 triliun, sedangkan sisanya bekerja sama dengan pihak swasta.
"Karena minimnya pembiayaan dari dalam negeri maka kami melakukan pinjaman lebih banyak dari luar negeri, meski ada risiko valas," kata Sofyan.
Hedging yang diberikan ketiga bank tersebut masing-masing menyediakan fasilitas senilai US$500 juta dari Bank Mandiri, US$200 juta dari BNI, serta US$250 juta dari BRI.
Sementara itu, Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan saat ini PLN sendiri memiliki utang valas yang totalnya mencapai US$20 miliar.
Untuk menjalankan produksi listrik di seluruh pembangkit yang dikelolanya dan membangun pembangkit baru, lanjutnya, PLN membutuhkan dana valas senilai US$600 juta per bulan atau 30% dari kebutuhan pembiayaan produksi.
Fasilitas lindung nilai dari tiga bank tersebut akan dilakukan dalam tenor waktu satu tahun.
"Apabila nilai rupiah mengalami apresiasi di tengah jalan perjanjian lindung nilai, maka PLN bisa memutuskan fasilitas lindung nilai dari tiga bank tersebut. Ini bukan untuk mengejar untung tapi untuk memitigasi resiko," terang Sarwono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
