Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonomi RI Kian Gawat, Jokowi Harus Atasi Ancaman Krisis & Percepat Reshuffle

Pemerintah diminta untuk mengatasi ancaman krisis ekonomi dengan membenahi berbagai permasalahan seperti semakin menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan sejumlah harga.
Warga miskin diprediksi semakin bertambah bila kondisi perekonomian nasional terus memburuk./Jibiphoto
Warga miskin diprediksi semakin bertambah bila kondisi perekonomian nasional terus memburuk./Jibiphoto

Bisnis.com, JAKARTA -  Pemerintah diminta untuk mengatasi ancaman krisis ekonomi dengan membenahi berbagai permasalahan seperti semakin menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan sejumlah harga. 

"Agar pemerintahan Jokowi dapat mengatasi ancaman krisis ekonomi," kata Ketua DPP Partai Gerindra Arief Puyuono dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (9/4/2015).

Dia berpendapat ancaman krisis ekonomi seperti meningkatnya pengangguran dapat terjadi karena terganggunya sektor industri nasional karena kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, serta kenaikan harga gas.

Selain itu, ujarnya, semakin melemahnya nilai tukar kurs mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat juga mengakibatkan kenaikan harga bahan baku yang selama ini diimpor.

Hal tersebut, lanjutnya, berdampak kepada penurunan daya saing produk lokal serta semakin melonjaknya harga jual produk yang dihasilkan oleh industri nasional.

"Percepat pelaksanaan program program pemerintah yang prorakyat, projob," katanya.

Menurut Arief, Presiden Jokowi harus mengetahui bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) selama ini justru banyak membantu memuluskan program-program pemerintah yang berhubungan dengan pengalokasiaan dana APBN-P di DPR.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengemukakan, visi misi Jokowi sebagaimana terdapat dalam Trisakti dan Nawacita dinilai tidak berbeda dengan tujuan KMP untuk membangun bangsa serta menyejahterakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Jokowi perlu memikirkan ulang menteri-menteri yang duduk dalam Kabinet Kerja saat ini, karena beberapa di antaranya dinilai tidak menjabat posisi yang tepat.

"Saya pikir kalau berbicara 'reshuffle' kabinet, bukan hanya pak Yasonna [Menkum HAM], mayoritas kementerian menurut saya harus dipikirkan ulang," kata Muzani, Rabu (8/4/2015).

Muzani mencontohkan salah satu kebijakan kabinet Jokowi yang tidak cermat yakni kenaikan dan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan masing-masing dua kali selama enam bulan pemerintahan berjalan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper