Bisnis.com, JAKARTA - Penurunan bea masuk (BM) polyethylene dan polypropylene, terutama dari negara produsen utama Timur Tengah dikhawatirkan mematikan industri nasional.
Hal tersebut dinilai akan menjadi kontraproduktif dan tidak sejalan dengan usaha pemerintah mendorong peningkatan produksi PE/PP dalam negeri.
"Bayangkan kalau produsen dari negara Timur Tengah dibiarkan masuk untuk produk gelondongan itu ke pasar Indonesia. Apalagi harga dari negara asalnya sudah jauh lebih murah. Ini akan mematikan pasar di Indonesia dan Asean," kata Fajar Budiyono, Sekjen Indonesian Olefin & Plastic Industry Association (INAPlas), Kamis (9/4).
Dia menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan industri hilir sebagian bahan baku polyethylene(PE) dan polypropylene (PP) harus diimpor.
Dalam hal ini, sambungnya, pemerintah sudah memberikan kebijakan bea masuk nol persen, khususnya dari negara Asia Tenggara (Asean) dan beberapa negara mitra.
Dia mengungkapkan Timur Tengah sebagai negara produsen utama (most favorable nations/MFN) PE dan PP selama ini merupakan pemasok utama industri hilir plastik dan olefin di Eropa.
"Namun, saat ini mengalami kesulitan karena industri di Eropa sedang terpuruk akibat krisis ekonomi," jelas Fajar.
Menurutnya, MFN bisa mendapatkan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) khusus untuk produk-produk yang memang belum dan tidak bisa diproduksi di dalam negeri, seperti Low Density Poly Ethylene(LDPE).
Pemerintah sudah menetapkan kode HS produk-produk yang mendapatkan fasilitas BM impor karena memang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
"Itu saja yang seharusnya diikuti tidak semuanya kemudian diberikan kebijakan penurunan BM. Pemerintah sebenarnya tidak perlu menurunkan BM polyethylene dan polypropylene terutama negara MFN Timur Tengah," ungkap Fajar.
Berdasarkan data INAPlas, impor bahan baku plastik PP dan PE mencapai 600.000 ton dari total kebutuhan nasional 1,4 juta ton per tahun.
"Tingginya impor bahan baku plastik itu karena kapasitas produsen bahan baku plastik domestik masih di bawah kebutuhan nasional, yakni hanya sebesar 800.000 ton per tahun," ungkap Fajar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
