Bisnis.com, PEKANBARU—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah melobi Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mendapatkan dana bagi hasil (DBH) Cruide Palm Oil (CPO).
Kepala Biro Administrasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau Syahrial Andi mengatakan bahwa pihaknya melobi pusat agar mendapatkan DBH CPO. Jika hal itu terjadi, Riau akan mendapatkan Rp8 triliun dari pajak ekspor CPO.
“Pemerintah pusat mendapatkan dana yang cukup besar. Kita minta bagi hasil, sekarang sedang di lobi. Maka Riau berpeluang untuk mendapatkan Rp8 triliun per tahun dari DBH itu,” ungkapnya saat diwawancarai, Senin (6/4/2015).
Selama ini PAD Riau dari DBH Migas terus mengalami penurunan dari sebelumnya mendapat Rp 4,3 triliun, kini hanya mendapat Rp1,9 triliun.
“Turunnya DBH Migas yang didapatkan Riau ini disebabkan harga minyak dunia yang terus turun dan juga nilai tukar Rupiah yang merosot.,” kata Syahrial.
Pemerintah Indonesia untuk menerapkan bea keluar CPO yang membuat para pelaku pasar di lndonesia, khususnya Riau khawatir mengenai kemungkinan turunnya permintaan dari dalam negeri.
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau untuk umur sepuluh tahun periode 1-7 April 2015 mencapai Rp1.662,46 per kg, atau mengalami penurunan sebesar Rp79,20 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp1.741,66 per kg.
Berdasarkan perhitungan harga pembelian TBS kelapa sawit Riau, produksi pekebun oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Riau maka harga pembelian TBS Riau umur tiga tahun tercatat sebesar Rp1.190,02 per kg, umur empat tahun sebesar Rp1.328,84 per kg, dan untuk umur lima tahun sebesar Rp1.421,94 per kg.
Untuk umur enam tahun tercatat Rp1.463,81 per kg, umur tujuh tahun sebesar Rp1.519,67 per kg, umur delapan tahun Rp1.567,05 per kg, serta umur sembilan tahun tercatat sebesar Rp1.617,39 per kg. Indek K 87,29 persen, harga CPO Rp7.473,33 per kg sedangkan harga kernel Rp5.296,21 per kg.
