Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai persoalan, terkait dengan kepemilikan lahan atau pembebasan tanah yang digunakan untuk mengembangkan bandara di Tanah Air, jangan sampai mengganggu kepentingan umum yang lebih besar.
"Yang diperlukan, bandara dibangun untuk kepentingan masyarakat," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seusai mengikuti rapat tentang bandara di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam sejumlah kesempatan telah mengatakan pengembangan infrastruktur bandara menjadi prioritas pada tahun anggaran 2015.
"Pengembangan bandara menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan layanan bidang perhubungan udara," kata Jonan saat meninjau Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Sabtu (14/3).
Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Soetomo mengatakan, terkait kasus lahan di sejumlah bandara, berbagai pihak telah berjanji untuk memenuhi dan menyelesaikan porsinya masing-masing. "Yang penting kepentingan umum tidak terganggu," kata Tommy.
Dirut AP I juga mengingatkan bahwa dengan dibangun dan dikembangkannya bandara dinilai akan mengangkat ekonomi di kawasan sekitar bandara.
Menurut dia, dalam rapat tersebut, Wapres juga telah memberikan arahan yang jelas untuk menyelesaikan sejumlah persoalan terkait pengembangan bandara di sejumlah daerah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan yang juga diundang untuk mengikuti rapat itu, mengemukakan beberapa kesepakatan yang sudah dibangun harus dijalankan pihak terkait.
"Kalau pengelolaan bandara tetap di Angkasa Pura, ini soal lahan yang dipergunakan," katanya. []
