Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana perubahan regulasi BK CPO.
Menurutnya pemerintah seharusnya lebih menggenjot ekspor, karena perekonomian Indonesia mengahadapi masalah yang lebih serius dibanding hilirisasi, yaitu pelemahan rupiah dan defisit neraca perdagangan yang berlangsung terus menerus.
“Harusnya pemerintah melihat masalah ini dengan lebih luas. Situasi perekonomian Indonesia sebenarnya mengalami kesulitan. Rupiah yang terus melemah dan defisit neraca perdagangan yang terus berlangsung, yang sebenarnya masalah fundamentalekonomi Indonesia. Itu mesti jauh lebih penting daripada sekedar hilirisasi,” kata Joko.
Menurutnya, pemerintah harusnya justru meningkatkan ekspor, yang menjadi cara satu-satunya untuk meminimalkan dampak defisit neraca perdagangan dan pelemahan rupiah, karena Indonesia tidak bisa mengurangi impor.
Menurutnya, ketika pasar bisa menyerap ekspor CPO dari Indonesia, kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sementara dengan adanya perubahan aturan, yang terjadi adalah penurunan daya saing CPO Indonesia.
“Jangan nanti kita membuat regulasi malah mengurangi ekspor dan mengurangi daya saing. Ekspor kita tidak maksimal, pendapatan devisa juga akan turun. Ekonomi kita tidak bisa diperbaiki.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
