Bisnis.com,JAKARTA– Pertimbangan pemerintah untuk mengubah besaran threshold bea ke luar crude palm oil (CPO) semakin kuat.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Partogi Pangaribuan mengatakan pertimbangan perubahan aturan bea keluar (BK) untuk produk ekspor CPO semakin mendesak demi kepentingan penghiliran komoditas tersebut.
“Tentang CPO kita harus tahu dulu, bahwa kita tidak hanya mengejar ekspor saja kita juga punya komitmen untuk hilirisasi dan mandatori CPO ke biodiesel. Memang enam bulan terakhir ini kita tidak mengenakan BK untuk CPO karena harganya di bawah threshold US$750 per metric ton,” kata Partogi.
Besaran threshold, menurut Partogi, masih dalam tahap pengkajian, tapi diperkirakan antara US$500-US$600 per metric ton. Penurunan batas bawah harga CPO untuk pengenaan bea keluar tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri.
Menurutnya, tidak semua orientasi produk hanya untuk kepentingan ekspor saja, tetapi harus ada keseimbangan pengembangan industri hilir. Menurutnya kondisi volume ekspor komoditas primer tersebut sudah cukup mengkhawatirkan karena sudah meningkat hampir 200%.
“CPO ini agak unik, bukan istilahnya ekspor saja. Itu harus itu sumber daya alam kita bener-bener harus kita jaga. Kita manfaatkan di dalam negeri, itu bertahap. Tapi komitmennya paling tidak kita jalankan dulu lah. Tidak semua produk primer itu kita habiskan untuk ekspor.”
