Bisnis.com, JAKARTA -- Kendati mempertahankan proyeksi pertumbuhan, World Bank memperingatkan pemerintah Indonesia harus mengerem rencana belanja, terutama karena target penerimaan tahun ini yang dinilai mustahil tercapai.
Shortfall tahun ini tak terhindarkan. Target penerimaan negara dalam APBNP 2015 terlalu ambisius, kata Kepala Ekonom World Bank untuk Indonesia Ndiame Diop, Rabu (18/3/2015). Menurutnya, perubahan asumsi makro, kontraksi pertumbuhan, dan ambruknya harga minyak adalah serangkaian pemicu melesetnya target penerimaan.
World Bank memproyeksikan shortfall akan mencapai Rp282 triliun atau setara 2,4% produk domestik bruto (PDB). Adapun, jika dibandingkan dengan 2014 total penerimaan justru diprediksi terkoreksi sekitar 3,7%. Penyebab utamanya adalah penerimaan dari sektor minyak dan gas yang anjlok 57%.
Di sisi lain, penerimaan dari pajak pertambahan nilai dan pajak nonmigas diprediksi meningkat, masing-masing 11,2% dan 10,4% secara year on year. Kendati demikian, angka tersebut masih di bawah target yang dipatok dalam anggaran.
Pada APBN Perubahan 2015 pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp1.761 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan (plus migas) senilai Rp1.489,3 triliun dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp269,1 triliun. World Bank mencatat, tahun lalu penerimaan negara hanya mencapai 94%.
Diop menambahkan risiko shortfall tersebut membuat proyeksi defisit fiskal membengkak menjadi 2,5% terhadap PDB. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dengan defisit anggaran dalam APBNP 2015 yang hanya 1,9%. Terlebih, dengan struktur anggaran yang ekspansif risiko melebarnya defisit kian menganga.
Pemerintah harus merevisi rencana belanjanya melalui pemangkasan anggaran dan belanja di beberapa wilayah, termasuk belanja modal, katanya. Kendati demikian, World Bank juga memberi catatan, kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran secara optimal masih sangat minim.
World Bank memproyeksikan belanja modal pemerintah pusat akan tumbuh sekitar 47,8% dibandingkan dengan belanja tahun sebelumnya. Padahal pemerintah menargetkan belanja modal melompat hingga 103,8% secarayoy. Dengan demikian, komponen belanja itu hanya berkontribusi 1,7% terhadap PDB, lebih kecil dibandingkan target yang ingin dicapai, yakni 2,4%.
