Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelabuhan Cilamaya Digeser Lebih Jauh

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan lokasi Pelabuhan Cilamaya kemungkinan akan digeser lebih dari tiga kilometer agar pembangunan proyek ini tidak merugikan banyak pihak.

Bisnis.com, JAKARTA—Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan lokasi Pelabuhan Cilamaya kemungkinan akan digeser lebih dari tiga kilometer agar pembangunan proyek ini tidak merugikan banyak pihak.

Deputi bidang Sarana dan Prasarana Bappenas mengatakan jika dalam feasibility study yang sekarang tengah dikaji ulang maka akan dilakukan pengeseran lokasi.

“[kajian sebelumnya] Sekarang tiga kilometer, namun mungkin harus digeser lagi,” katanya, Rabu (11/3).

Dia menjelaskan, mengenai Pelabuhan Cilamaya, Menteri Bappenas bukan tidak setuju dengan pembangunan tersebut.

Dedy menegaskan Menteri Bappenas Andrinof Chaniago setuju, namun harus dengan penyesuaian .

Dalam hal ini, Pelabuhan Cilamaya diharapkan tidak hanya menguntungkan investor saja dan merugikan yang lainnya, lingkungan misalnya.

“Jangan merusak lumbung padi yang ada artinya maka jalan harus mengunakan konstruksi melayang sehingga sedikit yang terkena dampak daripada Cilamaya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bappenas menghimbau jalan keluar tol tidak diizinkan di wilayah persawahan karena nanti banyak pengembang perumahan dan industri yang berdatangan sehingga mengambil wilayah persawahan.

“Seperti itu lah penyesuaian yang harus di ambil. Artinya Cilamaya akan disesuaikan dengan norma Presiden Joko Widodo,” tambah Dedy.

Sementara itu, Dedy mengatakan untuk kajian ulang yang tengah dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan, Bappenas dan BPPT kemungkinan selesai satu atau dua bulan mendatang.

Hari ini, Gerakan Masyarakat Tolak Pelabuhan Cilamaya (Gemas) melakukan unjuk rasa pada pukul 13.30 di depan Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka, Jakarta.

Gemas menyampaikan tuntutan utamanya yaitu memberhentikan pembangunan Pelabuhan Cilamaya karena merugikan masyarakat dan negara, serta dinilai cacat hukum karena dianggap bermasalah dengan izin Amdal.

Selain itu, mereka menuding pembangunan pelabuhan di wilayah Jawa Barat ini merupakan ambisi pebisnis asal Negeri Samurai yang berlindung di balik pengembangan di kawasan Karawang.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hadijah Alaydrus
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper