Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah harus memberikan kewenangan kepada Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk mengambil tindakan yang diperlukan saat harga kebutuhan pokok mengalami penaikan.
Soetarto Alimoeso, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi), mengatakan Bulog seharusnya langsung mengeluarkan stok beras yang dimilikinya untuk mengendalikan harga beras yang naik. Pasalnya, penaikan harga beras saat ini dipengaruhi oleh minimnya pasokan yang ada dipasar untuk memenuhi kebutuhan.
“Saat ini Bulog tidak dapat langsung mengambil tindakan saat harga kebutuhan pokok naik, karena harus menunggu perintah,” kata mantan Dirut Perum Bulog di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3).
Soetarto menuturkan awalnya Bulog didesain untuk memiliki cadangan kebutuhan pokok yang dapat dilepas kapan pun untuk membuat harga stabil. Akan tetapi, hal itu tidak dapat dilakukan, karena birokrasi yang mengharuskan ada perintah dari pemerintah dan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum menggelontorkan pasokannya.
Menurutnya, lambatnya penggelontoran pasokan beras saat terjadi penaikan harga disebabkan terbatasnya stok yang dimiliki pemerintah. Sementara itu, Bulog harus menyelesaikan administrasi sebelum mengeluarkan pasokan miliknya.
“Yang sekarang digelontorkan ini kan stok milik Bulog, mereka harus menyelesaikan administrasi untuk menjamin pemerintah membayarnya sebelum menggelontorkannya ke pasar,” ujarnya.
Penaikan harga beras di masyarakat menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi, karena disertai kelangkaan pasokan. Kelangkaan tersebut disinyalir terjadi karena adanya masalah dalam rantai distribusi bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia itu.
