Bisnis.com, CILACAP - Pesanan kapal nelayan maupun penumpang berbahan baku fiberglass (serat kaca) relatif stagnan, meskipun pemerintah menggiatkan sektor kemaritiman, kata pengusaha kapal Kastamiarto.
"Sampai saat ini masih biasa-biasa saja, belum ada peningkatan," kata pemilik Usaha Dagang (UD) Mandan Jaya itu di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (18/2/2015).
Bahkan, kata dia, pihaknya sering kali tidak mendapat pesanan untuk membuat kapal, terutama saat terjadi cuaca buruk.
Ia memperkirakan kebijakan pemerintah di sektor kemaritiman baru dapat dirasakan pengusaha kapal dalam kurun tiga hingga lima tahun ke depan. "Kebijakan di sektor kemaritiman itu kan baru dibuat, jadi belum bisa dirasakan dalam waktu dekat," katanya.
Kastamiarto mengatakan bahwa industri kapal yang dia tekuni sejak 2000 itu hanya membuat pesanan kapal nelayan jenis jukung dan kapal penumpang atau "compreng" dengan kapasitas maksimal 5 gross tonage (GT).
"Kebetulan saat ini kami sedang membuat kapal nelayan yang dipesan perorangan," katanya. Dia mengaku salut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang sangat aktif dalam memperjuangkan kejayaan sektor kemaritiman Indonesia.
Akan tetapi, dia menyayangkan beberapa kebijakan yang diambil oleh Menteri Susi Pudjiastuti kurang berpihak kepada nelayan kecil.
"Harusnya kalau membuat peraturan itu secara santun agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan nelayan sehingga mereka berunjuk rasa. Boleh membuat peraturan yang tegas, tetapi harus bijaksana," kata dia yang juga sesepuh nelayan Cilacap.
Dalam hal ini, dia menyoroti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Menurut dia, peraturan tersebut ibarat buah simalakama. "Tidak dilarang berarti melanggar hukum, dilarang berarti menghambat manusia untuk mencari makan," katanya.
Selain itu, dia juga mengaku khawatir kebijakan membakar kapal-kapal asing yang mencari ikan di wilayah Indonesia akan berdampak buruk dan menurunkan kewibawaan bangsa.
