Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Penghentian Pengiriman TKI PRT, Tanpa Ini Sia-Sia Kebijakan Jokowi

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan menghentikan pengiriman TKI sektor pembantu rumah tangga (PRT) harus diiringi dengan penguatan penegakan hukum oleh pemerintah.n
Tegar Arief
Tegar Arief - Bisnis.com 15 Februari 2015  |  13:43 WIB
Penghentian Pengiriman TKI PRT, Tanpa Ini Sia-Sia Kebijakan Jokowi
TKI Wanita - Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan menghentikan pengiriman TKI sektor pembantu rumah tangga (PRT) harus diiringi dengan penguatan penegakan hukum oleh pemerintah.

Pengamat ketenagakerjaan Poempida Hidayatullah mengatakan penegakan hukum harus dilakukan secara konsekuen untuk menghilangkan pasar gelap perdagangan manusia Indonesia di luar negeri.

"Karena adanya Masyarakat Ekonomi Asean akan membuka peluang terjadinya perdagangan manusia yang lebih besar," kata Poempida, Minggu (15/2/2015).

Poempida menilai pernyataan Presiden Jokowi tersebut adalah langkah maju pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola TKI, di mana pemerintah sebelumnya berkomitmen "zero TKI informal" pada 2017.

"Jika memang pemerintahan yang sekarang dapat melakukannya lebih cepat, akan menjadi suatu prestasi yang baik. Tapi penegakan hukum dalam konteks perdagangan manusia harus ditekankan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perlindungan tki
Editor : Bambang Supriyanto
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top