Bisnis.com, PEKANBARU--Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka pintu kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bekerjasama meningkatkan pengelolaan hutan di tanah air.
Staf Ahli Menteri Kehutanan bidang Ekonomi dan Perdagangan Intermasional Putera Parthama mengutarakan diperlukan kerjasama yang baik dengan semua pihak sebagai upaya untuk menekan deforestasi, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan menjadi lebih baik.
"Sinergi antarsektor swasta , masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci untui pengelolaan hutan yang lebih baik," katanya Rabu (12/02).
Putera menjelaskan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mewariskan banyak capaian bagus dalam pengelolaan hutan. Salah satunya adalah soal laju deforestasi yang terus ditekan. Namun masih tersedia ruang untuk perbaikan. Melalui Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, diantara program yang akan dijalankan Kementerian LHK adalah memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
"Prinsipnya adalah bagaimana memberi akses legal bagi mereka yang selama ini memanfaatkan hutan secara ilegal," katanya.
Pada kawasan hutan yang telah dibebani izin pengelolaan, Kementerian LHK mendorong terjalinnya kemitraan antara masyarakat dan pemegang izin. Kemitraan bisa dilakukan untuk menanam tanaman kehidupan dan agroforestry.
Putera menambahkan untuk perbaikan tata kelola hutan di tingkat tapak, Kementerian LHK mendorong beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Sementara itu, Managing Director Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Tony Wenas menyatakan pihaknya siap menjakin kolaborasi erat dengan pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan hutan di tanah air. Kemampuan RAPP dalam mengelola hutan secara lestari yang didukung dengan regulasi pemerintah akan memberi nilai tambah bagi masyarakat. "Kuncinya memang kolaborasi antara pemerintah dan swasta," kata dia.
Tony menuturkan sebagai solusi pengelolaan hutan, pihaknya mengembangkan hutan tanaman industri (HTI) di hutan terdegradasi sebagai sumber bahan baku untuk industri bubur kayu dan kertas yang dioperasikan. Tony juga menegaskan pihaknya melakukan kajian hutan bernilai konservasi tinggi (HCV) untuk memastikan hutan yang punya peran pemting untuk konservasi tetap terlindungi.
"Sampai saat ini, kami memproteksi kawasan hutan seluas 290.000 hektare," katanya.
Dia melanjutkan, hutan yang diproteksi dipastikan bakal lebih luas. Pasalnya, berdasarkan kebijakan pengelokaan hutan lestari yang sudah dicanangkan setahun lalu, RAPP akan mendukung komservasi hutan dengan perbandingan 1:1 dari luas HTI.
"Jadi kami tegaskan HTI adalah solusi pengelolaan hutan yang lebih baik, bukan masalah," katanya.
RAPP memproduksi 2,8 jutan ton pulp dan 820.000 kertas setiap tahunnya. Berbekal sertifikat legalitas kayu dan pengelolaan hutan lestari, RAPP berhasil mengekspor produk unggulannya, PaperOne ke 75 negara.
Soal pemberdayaan masyarakat, Tony memaparkan, pihaknya telah memberikan 2.800 beasiswa dan 5.000 peluang kerja untuk Usaha Kecil Menengah
