Demi Sejuta Rumah Rakyat, Pemerintah Harus Kendalikan Harga Tanah

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta berperan lebih jauh dalam sehingga program 1 juta rumah rakyat dapat terealisasi.

Ali Tranghanda, Direktur Indonesia Property Watch mengatakan selama ini intervensi yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan public housing sangat minim.

"Sebagai contoh pada 2007 program 1.000 menara rusunami untuk penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah ternyata juga diserahkan ke swasta dalam pembangunannya," katanya dalam keterangan tertulis, awal pekan ini.

Dia menjelaskan berdasarkan kondisi tersebut cita-cita pemerintah untuk penyediaan rumah rakyat tidak akan terlaksana.

Pasalnya, jika pembangunan dilakukan oleh swasta makan harga rumah akan terus meningkat sehingga program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tidak akan berpengaruh banyak.

"Bila harga rumah FLPP setiap tahun naik artinya tidak beda dengan rumah komersial lainnya," ucap Ali.

Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu mengendalikan harga tanah sehingga rumah FLPP benar-benar menjadi public housing dan tidak terpengaruh mekanisme pasar.

“Bank tanah menjadi syarat penentu untuk dapat merealisasikan public housing. Jangan bermimpi rakyat punya rumah, bila harga tanah untuk rumah rakyat tidak bisa dikendalikan pemerintah,” jelasnya.