Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pajak Pertambahan Nilai, Kemenperin Perjuangkan Produk Pertanian Nol Persen

Kementerian Perindustrian bakal mengupayakan agar produk-produk pertanian hingga industri pascapanen tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau nol persen.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com 26 Januari 2015  |  19:26 WIB
Petani kopi sedang panen - Antara
Petani kopi sedang panen - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian bakal mengupayakan agar produk-produk pertanian hingga industri pascapanen tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau nol persen.

"Saya kira kurang wise (bijaksana). Kami akan cari cara bagaimana bisa dinolkan lagi. Bagaimana industri pascapanen berkembang, termasuk pengawetan bahan pangan, seperti cabai, ikan, dan sebagainya.," kata Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Panggah Susanto, Senin (26/1).

"Dulu, PPN kan nol persen dari petani ke industri. Aturannya sudah bagus sekali."

Hal tersebut diungkapkannya usai peresmian PT Petropack Agro Industries yang merupakan pabrik ekstraksi bahan-bahan alami berstandar internasional yang terletak di Kawasan Industri Candi Semarang.

Namun, kata dia, aturan yang sudah menguntungkan petani itu diubah lagi sehingga produk-produk pertanian kembali dikenai PPN, termasuk pengenaan PPN untuk sektor industri pascapanen.

Kalau bisa, kata dia, industri pascapanen, seperti pengawetan bahan organik dengan ekstraksi, sebagaimana PT Petropack Agro Industries jangan dimasukkan sebagai sebagai produk manufaktur.

"Industri pengawetan dan ekstraksi bahan-bahan alami ini kan hanya memperpanjang umur produk. Ya, sebaiknya jangan dikenai PPN dulu. 'Masa' belum apa-apa sudah kena 10 persen (PPN)," katanya.

Pengenaan PPN nol persen untuk sektor pertanian hingga industri pascapanen itu, kata dia, perlu dilakukan untuk membangu pengembangan industri, sekaligus membantu menyejahterakan petani.

"Makanya, kami akan mencari cara bagaimana sektor pertanian hingga industri pascapanen jangan dikenai pajak dulu. Ya, intinya tidak menyalahi hukum PPN, sekaligus membantu petani," tukasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Petropack Agro Industries Prihanto Ekoputro menjelaskan selama ini masih fokus memenuhi kebutuhan untuk sektor industri makanan dan minuman.

"Semisal ekstrak bawang putih. Kami bisa menghasilkan setidaknya 10-15 ton/bulan, dengan kebutuhan bahan baku atau bawang putih segar 100-150 ton/bulan. Ada juga jahe, dan sebagainya," katanya.

Banyak juga permintaan yang datang dari sektor industri lain, kata dia, seperti industri kosmetik yang membutuhkan ekstrak bengkoang, tetapi pihaknya masih fokus pada industri makanan dan minuman.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ppn

Sumber : Antara

Editor : Bambang Supriyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top