Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan telah mengantongi dana hasil pungutan pelaku jasa keuangan nasional mencapai Rp2 triliun sepanjang 2014.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto menyampaikan sebagian besar porsi iuran berasal dari lembaga perbankan karena memiliki aset paling besar dibanding lembaga keuangan lain.
Namun, dia memperkirakan iuran dari perbankan akan berimbang dengan pungutan dari pelaku pasar modal mengingat perkembangannya yang cukup pesat dari tahun ke tahun.
“Selama 2014 kami sudah meng-collect iuran Rp2 triliun,”ujar Rahmat usai acara Pertemuan Tahunan Pelaku Jasa Keuangan, akhir pekan lalu.
Dana hasil iuran lembaga jasa keuangan dan pasar modal itu akan digunakan untuk kebutuhan kerja OJK pada 2015. Secara rinci dijelaskan, total anggaran kebutuhan program kerja OJK pada 2015 tercatat Rp3,7 triliun. Sebanyak 48% atau sekitar Rp1,7 triliun akan berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN), sisanya dari hasil iuran tahun sebelumnya.
Kendati memiliki anggaran yang cukup tinggi, dia mengaku regulator terus berupaya melakukan berbagai penghematan, seperti tidak melakukan pengadaan gedung dan rumah untuk pejabat. Seluruh kebutuhan properti dipenuhi melalui sewa atau pemanfaatan barang milik negara.
Menurut dia, iuran untuk OJK merupakan bagian dari partisipasi terhadap perkembangan industri keuangan. Maka itu dana hasil iuran akan dikembalikan kepada industri dalam bentuk fasilitas dan layanan pendukung.
Salah satunya ialah penyediaan sistem pelayanan informasi kredit (SPIK) yang mencakup seluruh informasi profil debitur di Indonesia. Data itu berfungsi mempermudah lembaga jasa keuangan menganalisa kredit para debitur.
Nantinya, data tersebut bisa diperoleh lembaga biro kredit swasta secara cuma-cuma. Rahmat memperkirakan penyempurnaan data, teknologi dan keamanan akan selesai segera dan bisa dioperasikan pada 2017.
