Bisnis.com, Jakarta - Indonesia Property Watch meminta pembangunan rusunawa oleh Pemprov DKI Jakarta juga ditujukan untuk komuter, yang sebagian besar merupakan pekerja kelas menengah, bukan hanya kelompok sektor informal.
Pengamat Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan sebanyak 80% komuter terjebak dalam pilihan membeli rumah, rusunami, atau menyewa rusunawa.
Pasalnya, kaum menengah tersebut tidak dapat membeli rumah di kawasan Jabodetabek seiring dengan terus meningkatnya harga rumah di kawasan tersebut.
"Kaum menengah setingkat manager dengan penghasilan Rp5 juta-Rp7 juta per bulan pun sulit untuk membeli rumah," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/1/2015).
Dia menjelaskan dengan penghasilan tersebut, mereka diperkirakan memiliki daya cicil Rp1,5 juta–Rp2,5 juta per bulan untuk rumah dengan kisaran harga Rp300 juta-400 juta, yang biasanya terletak di kawasan luar Jakarta.
Kemampuan membeli tersebut, sambungnya, belum termasuk kemampuan uang muka yang umumnya menjadi salah satu faktor penghambat untuk dapat merealisasikan pembelian rumah.
"Jadi pada akhirnya rumah itu dibiarkan kosong dan kaum komuter menyewa hunian di Jakarta karena adanya biaya transportasi dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk ke Jakarta," papar Ali.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta dapat menyediakan rusunawa untuk para komuter tersebut sesuai dengan program peremajaan lingkungan kumuh guna menyelesaikan masalah perumahan di Ibu Kota negara tersebut.
"Paling tidak kalau mereka tidak bisa membeli rusunami, ada rusunawa yang bisa disewa," jelasnya.
