Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan memastikan proyek kereta api supercepat Jakarta-Surabaya yang diinisiasi oleh investor Jepang tidak akan dijalankan pemerintah Jokowi-JK.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan dalam lima tahun ke depan, pemerintah tidak akan membangun proyek kereta api supercepat. Keputusan tersebut sempat membuat Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki kecewa dan dinilai memicu konsekuensi politis dan ekonomi kedua negara.
"Ya memang enggak ada. Kan sudah dibahas dari awal pembentukan kabinet, tidak ada pembangunan kereta api super cepat yang menggunakan APBN untuk 5 tahun ke depan," ujarnya di Kompleks Istana Negara, Rabu (14/1/2015).
Menurut Jonan, proyek kereta api super cepat hanya mungkin dibangun di Jawa, sedangkan pemerintah juga ingin meningkatkan infrastruktur transportasi di wilayah lain di luar Jawa.
Kendati demikian, Jonan terbuka apabila ada investor swasta yang ingin membangun proyek kereta api supercepat itu tanpa dukungan finansial atau pun penjaminan dari pemerintah.
"Tetapi kalau mau swasta yang bangun silahkan, tetapi kalau pakai APBN tidak ada," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menuturkan proyek kereta api supercepat Jakarta-Surabaya merupakan salah satu dari tiga proyek Jepang yang akan dibatalkan pemerintah Jokowi-JK.
Terkait proyek pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat, Jonan menuturkan proyek tersebut tetap berjalan, namun tidak digarap oleh pemerintah.
"Kalau Cilamaya jadi, tetapi swasta ya. Kalau pemerintah tidak. Itu aja," ujarnya.
Senada dengan Jonan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pelabuhan Cilamaya tidak termasuk dalam prioritas pembangunan 5 pelabuhan besar dalam lima tahun ini.
"Ada beberapa permintaan, kita belum lakukan kajian, fokus Tanjung Priok dulu," ungkapnya.
Your message has been sent.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
