Bisnis.com, TANGERANG—Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah meminta DPR RI untuk mendorong pemerintah pusat mengkaji ulang keberadaan RS Kusta Sitanala di Kota Tangerang.
Alasannya, rumah sakit milik pemerintah pusat itu menimbulkan sejumlah masalah baru bagi daerah. Hal itu, disampaikan Arief kepada anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional Ali Taher dan Inas Nasrullah Zubir dari Partai Hanura.
“RS Sitanala yang menjadi rujukan pasien penyakit kusta se-Indonesia menyisakan pekerjaan baru. Banyak pasien kusta yang sudah dinyatakan sembuh tidak kembali ke daerah asalnya. Beberapa kami berdayakan, tetapi yang lain ada yang menjadi gepeng,” ujarnya di Kota Tangerang, Senin (5/1/2015).
Menurutnya, Pemkot Tangerang mengusulkan rencana pengalihan fungsi RS Sitanala dari semula hanya menampung pasien kusta menjadi RS Umum. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemkot Tangerang juga berencana meningkatkan status 32 Puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sehingga dapat menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan di wilayah kerja masing-masing.
“Jika jadi BLUD, puskesmas dapat mengelola dana sendiri dan belanja obat sendiri tanpa menunggu lelang dari Dinas Kesehatan,” katanya.
Selain itu, Arief juga meminta para Anggota DPR RI itu untuk menjembatani program pemerintah pusat dengan daerah. Misalnya, BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat harus memiliki data penerima yang detail sehingga pemda dapat konsentrasi pada warga yang belum tercakup pusat.
Wali Kota juga meminta para Anggota DPR RI memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Tangerang, salah satunya dalam pembangunan Puskesmas Rawat Inap.
“Dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa, Kami butuh 50 puskesmas, tapi anggaran daerah terbatas. Selain itu, kami juga mengusulkan pemerintah pusat untuk menyederhanakan proses pengadaan alat kesehatan,” katanya.
Pasalnya, jika pengadaan alkes dilakukan menggunakan e-catalogue, dapat menghemat anggaran. Selama ini, anggaran terbesar dari rumah sakit adalah pengadaan alat kesehatan.
