Bisnis.com, JAKARTA - Pemulihan kerusakan hutan di Provinsi Jambi seluas 934.000 hektare membutuhkan biaya sekitar Rp15,8 triliun atau 1,3 miliar dolar AS, ditambah waktu yang diperlukan sekitar 128 tahun.
Nurina Widagdo, Kepala Unit Tata Kelola Pemerintahan dan Pengurangan Kemiskinan UNDP Indonesia mengungkapkan biaya itu belum termasuk konflik hutan yang kerap terjadi di Jambi.
"Biaya tersebut meliputi kehilangan kesempatan, penanganan konflik dan biaya sosial. Atau kerugian negara akibat tidak maksimalnya pendapatan pajak dan non pajak dari sektor kehutanan," ujarnya dalam acara peluncuran buku Indeks Tata Kelola Hutan di Kantor Gubenur Jambi, Senin (22/12).
Menurutnya, pemulihan kerusakan hitan itu tidak bisa ditunda lebih lama lagi. "Laporan menunjukan semakin lama kita tidak memperbaiki tata kelola hutan maka biaya yang akan ditanggung oleh kita semua semakin besar."
Dalam acara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus memberikan buku laporan Indeks Tata Kelola Hutan 2014 yang disponsori oleh UNDP Indonesia dan USAID kepada sembilan bupati atau wakilnya agar menjadi bahan pengelolaan hutan yang lebih baik lagi pada masa mendatang.
Provinsi Jambi memiliki kawasan hutan dengan luas sekitar 2,1 juta Ha. Kawasan hutan tersebut merupakan 43 persen dari luas daratan Provinsi Jambi.
Berdasarkan data statistik Dinas Kehutanan Jambi 2013, terdapat 44,31 persen atau 934.000 Ha kawasan hutan yang tidak berhutan.
"Jumlahnya bertambah luas jika memasukan 883.000 Ha hutan yang berubah dari status hutan primer menjadi hutan sekunder, totalnya mencapai 86 persen," kata Nurina Widagdo, Kepala Unit Tata Kelola Pemerintahan dan Pengurangan Kemiskinan UNDP Indonesia.
"Kondisi kawasan hutan jambi sudah berada di titik nadir," tambah Nurina, dari UNDP Indonesia. Oleh karena itu perlu perbaikan tata kelola hutan mulai dari Gubernur hingga Bupati. Dan Provinsi Jambi merupakan yang propinsi pertama di Indonesia yang mau meluncurkan indeks tata kelola hutan 2014.
Hasil pengukuran, indeks tata kelola hutan di Jambi pada 2014 mendapatkan nilai rata-rata 33,37 dari perhitungan dengan skala 1 - 100. "Ini masih jauh dibawah standard. Harusnya nilai rata-ratanya di atas 50," kata Gubernur.
