Bisnis.com, JOGJA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala pemerintahan daerah di seluruh Indonesia melakukan inventarisasi atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disinyalir bermasalah.
Tjahjo mengemukakan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah BUMD di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang usaha. Hasil evaluasi tersebut, ujarnya, menunjukkan banyak di antara BUMD di tataran pemda di berbagai wilayah di Indonesia berada dalam kondisi bermasalah.
Oleh karena itu, pihaknya meminta perangkat pemerintahan daerah mengevaluasi BUMD-BUMD bermasalah dan melakukan penutupan terhadap badan usaha yang tidak kunjung mengindikasikan perbaikan.
“Jadi kami akan minta pemda untuk menginventarisasi BUMD yang masih memberatkan apalagi yang masih disubsidi oleh APBD. Sebaiknya ya ditutup, kecuali [BUMD] yang sifatnya sosial seperti rumah sakit atau usaha apa,” ujarnya saat bertatap muka dengan perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY di Kompleks Kepatihan Danurejan, Yogyakarta, Rabu (10/12/2014).
Alih-alih memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, ujarnya, banyak BUMD justru menyumbangkan kerugian menjadi beban daerah. Setiap tahun, ujarnya, pemerintah daerah harus selalu menyuntikkan dana untuk BUMD-BUMD bermasalah.
“Kami belum mengecek [potensi kerugian daerah karena BUMD bermasalah]. Hampir semua provinsi ada BUMD tetapi tidak [membawa] untung,” katanya.
Dia mencontohkan salah satu BUMD di DIY yang tidak dapat beroperasi secara maksimal dan belum mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. “DIY ada Tarumatani yang juga BUMD, tapi tidak bisa maksimal,” ujarnya.
