Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pembahasan Revisi UU Ketenagakerjaan Ditagih

Kadin Indonesia menagih janji pemerintah untuk menuntaskan usulan revisi terhadap UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Padahal usulan revisi ini dilayangkan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tegar Arief
Tegar Arief - Bisnis.com 02 Desember 2014  |  18:47 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -- Kadin Indonesia menagih janji pemerintah untuk menuntaskan usulan revisi terhadap UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Padahal usulan revisi ini dilayangkan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Ketua Kadin Bidang Ketenagakerjaan Benny Soetrisno mengatakan pihaknya telah meminta Presiden SBY saat masih menjabat untuk merevisi regulasi tersebut. Namun kala itu Presiden SBY masih meinta sejumlah universitas untuk mengkaji usulan revisi itu.

"Sudah bertahun-tahun kami usul, pengusaha usul, pekerja juga usul. Tapi sampai sekarang belum ada hasil," kata Benny, Selasa 92/12/2014).

Benny menjelaskan, memberatkan pengusaha adalah tata cara pemberian pesangon terhadap pekerja yang dalam UU tersebut ditentukan melaluin tripartit. Sementara pengusaha menginginkan perumusan pesangon dilakukan secara bipartit.

Menurutnya, UU tersebut seolah menempatkan pekerja sebagai seorang budak dan pengusaha sebagai majikan. Padahal, katanya, baik pekerja dan pengusaha adalah dua pihak yang saling membutuhkan.

"Kalau tripartit pemerintah pasti akan pencitraan. Pekerja juga ingin revisi terutama terkait jam kerja."


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kadin indonesia uu ketenagakerjaan
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top