Bisnis.com, MAKASSAR--Peran industri kelapa sawit akan makin strategis dalam mempercepat pengembangan biofuel (bahan bakar hayati). Kendati demikian, perlu dukungan regulasi pemerintah tentang penggunaan energi terbarukan tersebut.
Pemikiran tersebut mengemuka dalam "10th Palm Oil Conference (IPOC) and 2015 Price Outlook" yang diikuti 1.276 peserta dari 120 negara yang berlangsung di Bandung, 26--28 November 2014, tulis Antara, Minggu (30/11/2014)
Pada konferensi ke-10 IPOC di Trans Luxury Hotel, Bandung, milik Chairul Tanjung tersebut, Presiden RI Joko Widodo yang diundang saat pembukaan tidak hadir. Demikian pula, para menteri yang dijadwalkan hadir, absen semua, seperti Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan.
Saat Konferensi IPOC di tempat yang sama pada tahun sebelumnya, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan para menterinya hadir. Itu pun untuk yang pertama kalinya Konferensi IPOC dihadiri presiden setelah diselenggarakan kesembilan kali.
Berturut-turut IPOC diselenggarakan di hotel milik Chairul Tandjung karena kebetulan mantan Menko Perekonomian tersebut adalah pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dan para menteri pada IPOC menunjukkan rendahnya komitmen mereka pada kelapa sawit dan biofuel? Hal ini masih perlu diperdebatkan.
Ketua Umum GAPKI Joefly Bahroeny menepis anggapan tersebut. Dia mengaku bahwa dirinya sudah dihubungi langsung oleh Menteri Pertanian. Dia optimistis pada Konferensi IPOC berikutnya di Bali, presiden dan para menteri akan hadir.
Director of Bioenergy Dr. Dadang Kusdiana yang mewakili Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI mengatakan bahwa kelapa sawit merupakan sumber bioenergi utama yang akan mengurangi penggunaan dan impor bahan bakar minyak serta memberi dampak positif perekonomian.
Dia mengatakan bahwa penggunaan biofuel makin meningkat. Misalnya, pada tahun 2013, biofuel sudah digunakan sebanyak 1,05 juta kiloliter atau meningkat 52,26 persen dari total penggunaan biofuel pada tahun 2012.
Dadang menegaskan bahwa pemerintah telah menggagas kebijakan tentang bioenergi dan akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan iklim usaha bagi investasi bioenergi.
"Untuk memenuhi kebutuhan ini, investasi pabrik biodiesel harus ditingkatkan," katanya.
Biofuel sebagai Kewajiban
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintahan baru saat ini lebih tegas melaksanakan kebijakan penerapan biofuel dengan menjadikan kewajiban.
Ketua GAPKI Joefly Bahroeny menyatakan bahwa kebijakan penerapan biofuel yang saat ini bersifat mandatori seharusnya menjadi kewajiban sehingga mampu mendorong peningkatan permintaan minyak sawit di dalam negeri.
Negara-negara yang berhasil dalam penerapan biofuel menerapkan peraturan yang mewajibkan. Kalau tidak ditaati, akan ada penalti atau sanksi," katanya saat penutupan "10th Indonesia Palm Oil Conference and 2015 Outlook".
Dengan kewajiban penerapan biofuel di dalam negeri, menurut dia, akan mendongkrak harga sawit yang dampaknya akan mengangkat harga jual produksi kelapa sawit rakyat.
Joefly mengakui bahwa harga CPO saat ini belum bersahabat bagi industri kelapa sawit dalam negeri karena berkisar 700--750 dolar AS per ton.
"Peluang untuk meningkatkan (harga itu) masih terbuka, yakni dengan mengefektifkan penggunaan biofuel," katanya.
Kapasitas terpasang minyak sawit mentah nasional saat ini sebanyak 3,2 juta ton. Namun, realisasi produksi pada tahun 2014 sekitar 50 persen.
Sementara itu, Ketua Panitia IPOC 2014 Mona Surya menyatakan bahwa pemerintah harus komitmen dengan penerapan biofuel.
"Kalau tidak komit dengan penerapan biofuel ini, harga minyak sawit akan anjlok ke depannya dan yang akan menderita petani juga," katanya.
Saat ini, tambahnya, sekitar 4,4 juta hektare perkebunan kelapa sawit di Tanah Air dikelola oleh petani swadaya.
Perlu Ketegasan Pemerintah Republik Indonesia diminta tegas dalam mengimplementasikan biofuel karena akan memengaruhi harga minyak sawit.
Pengamat dari Godrej International Ltd. Dorab E. Mistry mengemukakan bahwa Indonesia sekarang kurang serius dalam melaksanakan kebijakan biofuelnya.
"Pemerintah Indonesia sekarang ini hanya meminta kepada Pertamina untuk meningkatkan penggunaan biofuel, tetapi saya kira pemerintah harus lebih keras dengan mengambil kebijakan yang lebih tegas guna mendorong pemakaian biofuel dalam negeri," katanya.
Ketegasan tersebut, kata dia, menjadi salah satu faktor dalam penyerapan pasokan minyak kelapa sawit, apalagi pasar minyak sawit masih terkendala pada persyaratan yang berkenaan dengan "sustainability" di negara Eropa dan Amerika.
Dia mengatakan bahwa kalau biofuel meningkat, permintaan terhadap minyak sawit akan meningkat dan mendorong harga naik.
Dorab meramalkan bahwa harga minyak sawit tahun depan akan berkisar 2.300--2.500 ringgit per ton.
"Ini bergantung pada kondisi, termasuk pelaksanaan kebijakan biofuel di negara-negara pengekspor dan pengimpor minyak sawit," katanya.
Kondisi yang dimaksud Dorab adalah menyangkut kondisi di Brazil dan Argentina sebagai produsen minyak kedelai terbesar, permintaan minyak sawit di Tiongkok dan India, harga minyak mentah yang memiliki kedekatan dengan minyak sawit dan pelaksanaan biofuel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
