Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Banyak Pungli di Bandara, Jokowi Hapus KTKLN

Presiden Joko Widodo akan menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selama ini menjadi identitas para Buruh Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 30 November 2014  |  18:52 WIB
Banyak Pungli di Bandara, Jokowi Hapus KTKLN
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selama ini menjadi identitas para Buruh Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Kebijakan itu diambil setelah para BMI dari sejumlah negara mengadu kepada presiden lewat e-blusukan bahwa selama ini pembuatan KTKLN menjadi ajang pungutan liar oknum Bandara.  

"Saya hanya mau sampaikan satu saja, masalah-masalah sudah disampaikan semua dan kita sudah catat. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah KTKLN dihapus, sudah, KTKLN dihapus," kata Jokowi saat e-blusukan dengan BMI 8 negara di Istana Kepresidenan, Minggu (30/11/2014).

KTKLN merupakan identitas yang wajib dimiliki oleh setiap BMI sebelum meninggalkan Indonesia.

Tanpa kartu yang mirip KTP itu, petugas imigrasi tidak akan mengizinkan terbang meskipun sudah mengantongi tiket pesawat dan berkas-berkas persyaratan bekerja di luar negeri lainnya.

Nah, biasanya oknum di bandara akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memeras para BMI agar bisa mendapatkan KTKLN dengan biaya yang bervariasi mulai dari Rp200.000 sampai dengan jutaan rupiah. Kalau tidak pakai uang, bisa jadi petugas bakal mempersulit bahkan gagal terbang.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan segera digelar rapat terbatas dipimpin oleh presiden mengenai struktural BMI dari hulu sampai hilir.  

Dia mengatakan KTKLN merupakan sistem input data yang sangat bagus tetapi sudah tidak dipercaya oleh BMI lantaran merebak pungli oknum. "Ini dihapus, tinggal kita mencari alternatif. Dalam waktu singkat akan ada rapat terbatas kabinet dipimpin preiden," kata Nusron.

Selain melakukan penghapusan KTKLN, pemerintah juga fokus memberantas pungli biaya penempatan kerja yang mencapai Rp60 juta padahal seharusnya hanya sekitar Rp16 juta. Nusron butuh waktu satu bulan untuk membereskan banyaknya pemain dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia.

Namun untuk revolusi mental dari hulu sampai hilir termasuk penghapusan KTKLN butuh waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Penghapusan KTKLN membutuhkan dasar hukum yang kuat berupa Inpres dan disiapkan Perppu agar kebijakan yang diambil terhindar dari cacat hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perlindungan tki pungli
Editor : Rustam Agus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top