Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan sektor industri pada sisa tahun ini diramalkan semakin melambat ke kisaran 5,5% lantaran Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan.
Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Industri dan Hubungan Antar Lembaga Kemenperin Erna Zetha mengatakan kenaikan suku bunga acuran Bank Indonesia (BI rate) membuat pertumbuhan ekonomi nasional tertekan lantas berimbas kepada perkembangan industri. Target pertumbuhan sektor pengolahan nonmigas semakin landai dari patokan terakhir sekitar 5,6% menjadi 5,5% saja.
“BI rate naik membuat ada koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi cuma 5,1%, dampaknya target pertumbuhan industri nonmigas akan turun lagi jadi 5,5%,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (21/11/2014).
Asumsi pertumbuhan tersebut berasal dari koreksi pertumbuhan ekonomi yang mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat. Apabila konsumsi domestik berkurang maka permintaan ke industri juga demikian sehingga produktivitas susut.
Beban pelaku industri juga membesar lantaran suku bunga kredit perbankan ikut terkerek. Belum lagi tantangan lain berupa kenaikan tarif listrik, lonjakan harga BBM bersubsidi, serta upah buruh sehingga biaya produksi membengkak sedangkan nilai tambah menurun.
“Dampaknya porsi industri di dalam PDB semakin kecil. Tahun lalu share 23,9% dalam PDB nasional, turunnya memang tidak signifikan, paling menjadi 23% karena sektor lain juga turun,” ucap Erna.
Adapun sektor industri yang akan terimbas paling parah akibat kenaikan BI rate ialah makanan dan minuman, tekstil, dan otomotif. Industri makanan dan minuman terdampak karena sektor ini sangat terkait dengan tingkat konsumsi masyarakat.
Tekstil akan tersendat karena sandang biasanya menjadi kebutuhan yang akan ditekan masyarakat ketika daya beli melemah. Sementara otomotif lebih terpengaruh dari kenaikan harga BBM bersubsidi, sehingga minat beli diproyeksikan turun.
Industri kini berharap kepada penghematan anggaran subsidi bahan bakar minyak untuk pembangunan infrastruktur untuk jangka panjang. Periode jangka pendek pemerintah diharapkan memperketat peredaran barang impor ilegal guna mempertahankan konsumsi domestik.
