Bisnis.com, KUALA LUMPUR---Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada akhir tahun ini dijadwalkan segera menerbitkan hasil studi bersama Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menyangkut perbedaan prinsip dan standar sertifikasi pengelolaan industri sawit lestari untuk penerapan yang lebih efisien.
Direktur RSPO Indonesia Desi Kusumadewi menjelaskan kajian bersama tentang perbedaan penerapan sertifikasi ini sudah mencapai tahap final dan diharapkan bisa dilaunching kepada stakeholders industri minyak kelapa sawit (CPO) setidaknya pada akhir 2014.
"Kajian bersama ini intinya bagaimana anggota RSPO maupun ISPO bisa menerapkan kedua aturan main tersebut secara efisien," tuturnya kepada Bisnis.com di sela pertemuan tahunan RSPO ke-12 di Kuala Lumpur, Selasa (18/11/2014).
Salah satu terobosan yang ditempuh, lanjut Desi, terkait proses audit bersamaan (combine audit) oleh lembaga sertifikasi (certification body) sehingga lebih hemat dari segi biaya, efisiensi waktu, dan konsistensi anggota dalam penerapan aturan tersebut.
Sebagaimana dimaklumi ISPO merupakan sertifikasi wajib (mandatory) terutama menyangkut sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah yang harus dipenuhi para pelaku industri kelapa sawit.
"Adapun RSPO lebih merupakan kesepakatan seluruh stakeholders tentang kesadaran pengelolaan industri sawit yang lestari dan berkelanjutan," ujarnya.
Desi memerinci sejumlah isu baru yang dikaji perbedaannya untuk mendapat perhatian lebih besar dari pelaku industri sawit terkait aturan High Conservation Values Forest (HCVF) dan High Crbon Stock (HCS).
"Dengan demikian semua pihak terkait terutama pemerintah dan pelaku industri memiliki sandaran yang sma tentang isu HCVF dan HCS serta aturan lainnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
