Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengisyaratkan akan memilih Dirjen Pajak dari kalangan internal Kementerian Keuangan untuk menggantikan Fuad Rahmany yang pensiun 1 Desember 2014.
Kepada wartawan, Bambang mengungkapkan posisi Dirjen Pajak harus diisi oleh orang yang sangat paham akan perpajakan selain memiliki kepemimpinan, kemampuan manajemen, dan integritas yang baik.
Tiga kriteria itu, menurutnya, penting di tengah kondisi Ditjen Pajak (DJP) yang memerlukan perbaikan manajemen dan peningkatan motivasi pegawai menyusul kasus korupsi yang menjadi sorotan publik.
Penunjukan orang awam hanya akan membuang tempo untuk sekadar beradaptasi dengan pengetahuan perpajakan dan lingkungan kerja DJP, padahal pencapaian target penerimaan pajak penting di tengah kebutuhan belanja negara yang meningkat.
“Saya sudah ditanya berapa persen kenaikan penerimaan. Lebih baik saya fokus di situ daripada bereksperimen cari orang pajak dari sini, dari luar. Saya enggak mau berisiko untuk tahun pertama,” katanya, Selasa (18/11/2014).
Bambang menginginkan dirjen pajak yang dapat membantunya memenuhi target penerimaan pajak, hal yang tidak pernah tercapai sejak 2008.
Adapun dalam APBN 2015, penerimaan pajak nonmigas dipatok Rp1.113 triliun. Sembari berusaha keras mencapai target penerimaan, dirjen pajak baru bisa membenahi organisasi DJP.
Bambang pun menuturkan, dalam menentukan dirjen pajak yang disodorkan panitia seleksi (pansel), dirinya akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi jika diperlukan. Konsultasi itu dilakukan untuk melihat lebih dalam integritas calon dirjen pajak.
“Saya sudah ketemu dengan pimpinan KPK minggu lalu. KPK selama ini membantu meningkatkan perbaikan governance di Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Dia menambahkan pekan ini Kemenkeu akan mengadakan seleksi kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) setelah pekan lalu membuka ‘lowongan’ dirjen pajak, kepala Badan Kebijakan Fiskal, staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi; dan staf ahli bidang penerimaan negara.
Ke depan, kata Bambang, pemilihan seluruh pejabat eselon I di Kemenkeu akan dilakukan dengan mekanisme serupa.
“Kami melakukan seleksi ini untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, keterbukaan, dan fairness. Harapannya ya saya akan cari orang yang bisa kerja sama dengan saya,” ujarnya.
