Bisnis.com, JAKARTA -- Pandangan agar Indonesia keluar dari kelompok G-20 yang disampaikan Menteri Susi Pudjiastuti ternyata bukan sekadar untuk mencari sensasi dan popularitas.
Seperti diberitakan, Menteri KKP menggagas kemungkinan Indonesia keluar dari G-20 jika ternyata Indonesia menjadi terkekang dan justru mengalami kerugian di sektor perikanan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung mengemukakan, bila ternyata lebih menguntungkan maka Indonesia lebih baik keluar dari G-20.
"KKP sedang siapkan surat tentang ini," demikian dikatakan Saut Hutagalung kepada Antara, Rabu (12/11/2014).
Saut menjelaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasti berpandangan lebih baik perikanan Indonesia keluar dari G-20 agar produk-produk perikanan dapat dikenakan tarif bea masuk lebih rendah di pasar negara lain seperti ke Amerika Serikat.
Selain itu, ujar dia, keuntungan lainnya adalah juga bisa mendapatkan bantuan untuk perikanan yang dominan dipenuhi usaha berskala kecil.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak agar aturan terkait ekspor dan impor komoditas perikanan dalam kelompok G-20 tidak merugikan sektor perikanan Republik Indonesia.
"Kita ingin menjadi tuan rumah dan berdaulat di negeri sendiri," kata Susi Pudjiastuti dalam acara dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pelaku usaha di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (11/11).
Menurut Susi, dirinya telah meminta kepada Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP untuk menyurati sejumlah instansi untuk meminta keluar dari G-20 untuk sektor perikanan, bila ternyata aturannya merugikan Indonesia.
Ia mengemukakan bahwa aturan yang merugikan antara lain adalah beban tarif beragam komoditas ekspor seperti tuna dan udang, padahal portofolio RI untuk komoditas tersebut bisa mencapai ratusan juta dolar AS.
Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan, Indonesia di G-20 bukanlah negara yang berperan besar dalam pengambil keputusan dalam perhimpunan negara-negara di tingkat global tersebut.
"Kita di G-20 juga tidak bisa ambil keputusan. Kita bukan G-8, kita hanya penggembira," ucapnya.
Penyataan Susi ini menambah deret kontroversi dan sifat blak-blakan menteri yang berasal dari Pangandaran, Jawa Barat ini.
Saat itu, Jokowi malah mengatakan bahwa "orang gila" macam Susi memang dibutuhkan.
Sebelum menerima tawaran menjadi menteri, Susi memang pernah mengatakan kepada Jokowi soal sikapnya yang disebut kalangan tertentu sebagai orang "gila". Susi juga dalam sebuah pemberitaan menyebutkan dirinya yang blak-blakan, kontroversial dan agak preman.
Kini, Susi pun blak-blakan soal pandangannya terkait G-20.
Di dalam negeri, pernyataan Susi ini mendapatkan tanggapan, salah satunya dari pakar hukum Internasional Prof Hikmahanto Juwana.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai pernyataan itu patut dipertimbangkan Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, silakan baca SARAN MENTERI SUSI PUDJIASTUTI Agar RI Keluar dari G-20 Perlu Dipertimbangkan Serius Oleh Jokowi.
"Apa yang disampaikan oleh Menteri KKP perlu dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Jokowi bila benar kepentingan Indonesia justru dirugikan," katanya di Jakarta, Kamis (13/11).
Kini, mari kita tunggu seperti apa respons Presiden atas pandangan menterinya?
INGIN BACA INFORMASI LAINNYA? SILAKAN KLIK
ANIES BASWEDAN: Sekolah Institusi Terpenting Gerakan Antikorupsi
HERO Targetkan Pendapatan Tumbuh 13% di 2015
.jpg?w=300&h=221)
