Bisnis.com, BEIJING--Di hadapan para pengusaha Tiongkok dan Indonesia, Presiden Joko Widodo berjanji bakal membabat habis para penyumbat proses perizinan yang selama ini banyak dikeluhkan penanam modal.
Menurutnya, masalah perizinan dan pembebasan lahan adalah dua isu utama yang paling menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dia mencontohkan sulitnya menambah kapasitas listrik seringkali dipicu oleh kedua kendala tersebut.
“Saat ini kita kekurangan listrik, di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Saya bertanya kepada para investor, problemnya apa sebenarnya di bidang pembangkit listrik. Semua mengatakan ada dua. Pertama perizinan, kedua pembebasan lahan,” katanya, Minggu (9/11/2014).
Jokowi mengaku kerap menerima keluhan bahwa untuk mengurus pembangunan power plant dibutuhkan waktu antara 2-6 tahun. “Ini problem besar yang harus kita atasi.”
Dia menekankan nantinya seluruh proses perizinan akan digabung dalam sebuah kantor dalam sistem one-stop service. Harapannya, masalah perizinan dapat diselesaikan dalam satu minggu saja. Dia menarget sistem tersebut sudah bisa dijalankan dalam 3-6 bulan ke depan.
“Oleh sebab itu yang paling penting adalah membangun kantor perizinan yang nanti akan saya pantau langsung. Dan kemudian kalau bapak ibu semua mendapat kesulitan, itu baru saya yang menyelesaikan,” janjinya.
“Saya bercerita karena saya pernah mengalami ngurus izin. Sehingga kita harapkan ke depan tidak akan ada lagi urusuan-urusan yang berkait listrik. Kita ingin memulai power plant, dan industri juga dibangun. Power plantnya selesai indstrinya juga selsai. Itu yang ingin kita kerjakan.”
