Bisnis.com, JAKARTA—Pemancangan tiang kawasan industri di Gresik, Jawa Timur, menjadi warisan pertama Menteri Perindustrian Saleh Husin selama periode kepemimpinannya yang belum berumur sebulan.
Proyek tersebut masuk di dalam salah satu aspek quick wins Presiden Joko Widodo untuk sektorindustri, yakni pengembangan 15 kawasan industri. Pemancangan tiang pertama kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) dilakukan pada Desember 2014.
Menteri Perindustrian Saleh Husin menyebutkan program itu sebagai salah satu proyek prioritas yang mampu direalisasikan dalam enam bulan pertama periode kepemimpinannya. Inipun sejatinya bukan program yang digagas Saleh.
Program prioritas Kementerian Perindustrian di dalam quick wins yang mencakup pengembangan kawasan industri merupakan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk Saleh.
Pengembangan kawasan industripun sebetulnya bukan proyek baru melainkan sudah dirintis sejak era Kabinet Indonesia Bersatu II. "Saya [hanya memastikan yang sudah dirancang berlanjut] dan itu dilaksanakan," ucapnya, di Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Pelaksanaan program pengembangan kawasan industri jelas melibatkan kementerian lain, untuk jaminan energi, air, dan infrastruktur. Koordinasi lintas sektoral ini kerap mengganjal realisasi berbagai proyek.
Saleh berjanji koordinasi dengan kementerian lain takkan berlarut-larut. Pemusatan program kementerian merujuk kepada garis besar Nawa Cita dan Trisakti diharapkan dapat mempermudah kerja sama antarlembaga pemerintah.
"Koordinasi dengan kementerian lain perlu ada untuk mencari titik temu [berbagai masalah]. Kami akan mementingkan industri dalam negeri," ucapnya.
Selain menjalankan program presiden, Saleh juga berupaya menjembatani aspirasi pelaku industri. Sejak hari pertama menjabat menteri, dirinya hampir setiap hari mengagendakan pertemuan dengan berbagai kalangan pengusaha.
Salah satu yang menemuinya pada Rabu sore adalah jajaran direksi AKR Land, termasuk Presiden Direktur AKR Corporindo Tbk. Haryanto Adikoesoemo. AKR-lah yang menggarap proyek kawasan industri di Gresik senilai Rp12 triliun.
"Pengusaha menginginkan agar dipermudah seperti izin dan kami akan memberikan instrumen yang memudahkan mereka dalam berinvestasi juga, terutama bagi mereka adalah kepastian hukum," kata Saleh.
Pada kenyataannya pembangunan kawasan industri JIIPE di Gresik bukan tanpa kendala. Proyek ini sempat terganjal dalam proses perizinan penggunaan air dari Bengawan Solo serta pembangunan pembangkit listrik 2 x 300 megawatt.
Selain itu izin usaha kawasan industri (IUKI) sempat dianggap kurang sah oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini disebabkan ada peraturan gubernur yang menyatakan lokasi JIIPE termasuk wilayah khusus pemantauan provinsi.
Permasalahan tersebut diakomodir melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian ESDM terkait penyediaan air. Untuk masalah status lokasi dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi Jatim dan BKPM.
