Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mendesak Kementerian Perindustrian segera merealisasikan visi kemaritiman Presiden Joko Widodo dengan menggulirkan kebijakan yang pro terhadap industri galangan kapal.
Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam mengatakan pelaku industri mengapresiasi visi kemaritiman Presiden Jokowi yang menjadikan sektor maritim sebagai salah satu program unggulan pemerintah.
“Jangan sampai visi Presiden itu menjadi janji kosong karena pemerintah tidak mampu membuat kebijakan yang tepat dan cepat. Program kemaritiman ini tidak akan efektif kalau tidak didukung industri perkapalan yang kuat,” katanya, Rabu (5/11/2014).
Eddy menegaskan Kemenperin, instansi yang membawahi sektor perkapalan, perlu segera melibatkan seluruh pemangku kepentingan kemaritiman, termasuk industri galangan kapal agar visi Presiden Jokowi itu terwujud.
“Menteri Perindustrian yang baru Saleh Husin harus memberikan perhatian lebih terhadap industri perkapalan nasional agar bisa bertumbuh lebih cepat. Industri ini harus benar-benar dilibatkan dalam program kemaritiman,” ujarnya.
Salah satu tuntutan Iperindo, tutur Eddu, ini yakni pembebasan beban fiskal berupa pajak, bea masuk dan cukai komponen kapal agar industri galangan di dalam negeri bisa berkembang. “Industri galangan selama ini sulit berkembang karena pembelian komponen dibebankan pajak, bea masuk dan cukai, padahal impor kapal bebas bea masuk dan cukai. Belum lagi bunga bank yang lebih tinggi dibandingkan negara lain,” katanya.
