Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku industri mendorong pemerintah segera mengembangkan kawasan industri baru karena harga area yang ada sekarang semakin melambung.
CEO Bosowa Group Erwin Aksa mengatakan lahan industri di Cilegon, Gresik, Bontang, Dumai, dan Lampung kini terlalu mahal. Wilayah lain yang perlu dikembangkan lebih jauh seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan Sumatra.
“Yang paling penting adalah membangun kawasan industri baru. Sekarang pusat pertumbuhan industri yang ada sudah terlalu padat,” tuturnya saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Daerah lain yang direkomendasikannya agar digarap lebih jauh contohnya beberapa titik di Lampung, Sumatra, Riau, Sumatra Utara, Kuala Tanjung, Jawa Tengah, dan Pantai Utara Jawa Timur. Pemerintah juga harus segera merealisasikan pelabuhan alternatif di Jawa Barat.
Pengembangan kawasan industri baru masuk di dalam tujuh program prioritas Menteri Perindustrian Saleh Husin yang dinamai quick wins. Presiden Joko Widodo menugasinya untuk menggarap sepuluh kawasan industri baru dalam lima tahun ke depan.
Ketua umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Sanny Iskandar menilai target membangun sepuluh kawasan industri di luar Pulau Jawa memungkinkan dicapai. Sebetulnya masing-masing daerah sudah punya rencana tata ruang termasuk lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan industri.
“Yang penting pemda berkomitmen dan serius dalam membangun infrastruktur, dan pemerintah pusat juga mendukung. Yang dikembangkan [merujuk kepada] industri andalan daerah setempat,” katanya.
Dengan asumsi satu kawasan industri luasnya sekitar 2.000 hektare dibutuhkan investasi Rp2 triliun – Rp5 triliun, belum termasuk pelabuhan dan infrastruktur. Untuk kawasan industri yang komplit dengan sarana dan prasarana infrastruktur diperkirakan butuh dana Rp12 triliun per 3 hektare.
Dengan kata lain untuk sepuluh kawasan industri butuh investasi mencapai Rp20 triliun – Rp50 triliun untuk area tanpa infrastruktur. Tapi kawasan industri terintegrasi dengan fasilitas lengkap bisa mencapai Rp120 triliun.
“Yang jelas inisiator harus pemda setempat karena mereka yang memiliki wilayah dan berkapasitas menentukan peruntukkan wilayah itu. Kerja sama dengan swata akan lebih baik,” tutur Sanny.
