Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo diminta untuk memilih calon kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Budi Supriyanto mengatakan kepala kedua badan negara itu harus memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsi dua lembaga itu. “Selain itu, keduanya harus visioner dan memiliki jiwa leadership,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Kamis (30/10/2014).
Selain itu, calon kepala BNP2TKI dan BKKBN harus mengerti benar cara membuat solusi mengingat kompleksnya masalah dalam dua lembaga itu. “Kalaupun calon kepala BNP2TKI dan BKKBN dari luar parpol, bisa diambil dari internal pejabat karir di kedua lembaga tersebut.”
Saat ini, Kepala BNP2TKI yang dijabat oleh Gatot Abdullah Mansyur memiliki tugas menempatkan dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia baik sebelum berangkat maupun saat berada di negara penempatan.
Adapun Kepala BKKBN dijabat oleh Fasli Djalal. BKKBN memiliki tugas menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
