Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah daerah menilai pengadaan koperasi agribisnis perkebunan kelapa sawit secara terpadu dibutuhkan guna memaksimalkan output perkebunan kelapa sawit rakyat.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor mengatakan selama ini koperasi petani sawit yang ada masih berskala kecil, sehingga membuat usaha kebun sawit tidak dapat menikmati manfaat skala atau economic scale yang seharusnya.
“Agar bisa berkembang maka pengembangan koperasi sebagai organisasi ekonomi kolektif para petani sawit perlu dipercepat pengembangannya kedepan,” katanya dalam seminar Penguatan Ekonomi Petani Sawit Melalui Pengembangan Koperasi Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit, di Jakarta, (21/10/2014).
Isran yang juga Bupati Kutai Timur tersebut memaparkan bahwa 44% dari 10 juta ha luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini merupakan perkebunan kelapa sawit rakyat.
Oleh karena itu, lanjutnya, economic scale yang dapat dinikmati petani sawit harusnya sejumlah dengan 44% dari 27 juta ton produksi CPO itu.
“Apalagi pangsa perkebunan kelapa sawit rakyat pada 2020 akan meningkat menjadi 50%, namun lahan sehamparan yang luas makin terbatas. Sehingga perkebunan rakyat lah yang dapat menopang itu,” jelasnya.
Isran menjelaskan konsep koperasi terpadu yaitu berbentuk kerjasama sehamparan perkebunan, misalnya hamparan 10 ribu hektar untuk membentuk satu unit koperasi primer agribisnis sawit rakyat.
Dengan organisasi sehamparan tersebut, lanjutnya, koperasi menangani kegiatan ekonomi/bisnis yang meliputi pengadaan pupuk, jasa pemanenan, pengangkutan tandan buah segar (tbs), jasa keuangan secara menyeluruh dalam skala besar sekaligus.
Menurut Ketua Dewan Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Bungaran Saragih industri kelapa sawit dengan skala besar lebih menguntungkan karena biaya produksinya akan lebih rendah dan tahan banting terhadap dinamika harga yang fluktuatif.
Dia mengatakan dengan cara itu petani sawit sehamparan dapat mengembangkan pabrik kelapa sawit (pks) yang terintegrasi dan bisa juga mendorong usaha menuju hilir, seperti industri oleo food, oleokimia, dan biodiesel.
“Jadi kalau sawit rakyat yang kecil-kecil ini hanya perlu bergabung dalam bentuk koperasi untuk mendapatkan keuntungan setara pks besar,” katanya.
Dengan adanya koperasi sawit rakyat tersebut, Bungaran mengatakan nilai tawar atau bargaining position petani sawit skala kecil akan lebih kuat dalam pasar kelapa sawit domestik dan internasional.
“Jadi kalau ngomong ekonomi kerakyatan inilah wujudnya. Meskipun petani gurem, tapi punya kekuatan besar karena bersatu dalam bentuk koperasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
