Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi pengoperasian moda transportasi darat lintas negara antara Indonesia dan Timor Leste terganjal kesiapan negara tetangga tersebut sehingga perjanjian bilateral tidak kunjung terwujud.
Direktur Lalulintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hotma Simanjuntak mengatakan pada dasarnya Indonesia sangat siap menjalin kerja sama dengan mantan provinsi ke-27 tersebut terkait pengoperasian angkutan lintas negara.
“Tapi belum terwujud dalam perjanjian bilateral karena negara sana [Timor Leste] belum siap,” ucapnya, Selasa (21/10/2014).
Pasalnya, perjanjian bilateral tersebut mengedepankan asas timbal balik yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak untuk mewujudkan pengoperasian angkutan darat yang seimbang.
Dia mencontohkan terkait jumlah penumpang akan disepakati setiap hari ada berapa banyak orang dari masing-masing negara yang akan menyeberang menggunakan angkutan lintas negara tersebut. Misalkan, dari Indonesia setiap hari harus 100 penumpang, maka pihak Timor Leste juga harus menyiapkan penumpang dari negara dengan jumlah yang sama.
Selain persyaratan kuota penumpang tersebut, spesifikasi kendaraan pengangkut pun harus disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat inilah yang menurutnya belum bisa dipenuhi oleh Timor Leste karena negara tersebut belum memiliki kemampuan untuk mengadakan kendaraan dengan spesifikasi angkutan lintas negara.
“Proses pembicaraan terkait persiapan perjanjian bilateral tentang penyelenggaraan transportasi darat sejauh ini sudah beberapa kali dilakukan yakni di Bali, di Kupang dan di kawasan perbatasa,” jelasnya.
Kalangan pengusaha angkutan penumpang di Nusa Tenggara Timur (NTT) berkeinginan Pemerintah Indonesia segera mengikat perjanjian dengan Timor Leste terkait pengadaan angkutan penumpang lintas kedua negara.
Pasalnya, saat ini angkutan penumpang hanya beroperasi hingga ke wilayah perbatasan dan tidak bisa menyeberang ke wilayah negara tetangga.
Koordinator wilayah Organda Wilayah III Bali-Nusa Tenggara, Felix Jos Pullu mengatakan sejak Timor Leste berdiri sebagai negara berdaulat pada 1999 lalu, mobilitas penumpang dari dan menuju negara tersebut meningkat pesat.
Melihat hal itu, timbul peluang usaha bagi para anggota Organda untuk menyelenggarakan angkutan penumpang yang menghubungkan kedua negara. Teknisnya, ujar dia, kendaraan angkutan yang beroperasi dari Kota Kupang, Atambua atau Kefamenanu, mengantarkan penumpang hingga ke wilayah perbatasan.
“Dari sana, penumpang yang hendak ke Timor Leste menyeberang ke wilayah Timor Leste, kemudian mereka menumpang angkutan dari perbatasan ke kota-kota di sekitar perbatasan atau ke Dili,” tuturnya.
Melihat fakta tersebut, para pelaku usaha ingin menyelenggarakan angkutan penumpang lintasnegara sehingga bisa lebih melancarkan arus penumpang dan barang dari kedua negara. Akan tetapi keinginan tersebut terbentur persoalan belum adanya perjanjian bilateral tentang transportasi darat lintas negara.
“Kami sudah minta tolong kepada pemerintah provinsi untuk meneruskan ke pemerintah pusat, tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda positif terkait penyelenggaraan angkutan lintas negara,” tuturnya.
Para pelaku usaha transportasi darat mengharapkan pemerintah lebih berperan aktif untuk menjalin komunikasi dengan Pemerintah Timor Leste agar perjanjian bilateral tentang penyelenggaraan angkutan lintas negara bisa segera teralisasi.
