Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha menilai pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla yang berjanji memaksimalkan sektor maritim harus dimulai dengan mengimplementasikan program-program yang rill guna mencapai pertambahan nilai.
Wakil Ketua Kamar Dagang Industri Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan pemerintahan baru harus mencanangkan kebijakan yang dimulai dari skala menengah, baru dilanjurkan ke skala yang besar.
Dia mencontohkan soal efisiensi pengangkutan logistik dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat yang selama ini sangat mahal dalam pembiayaanya.
“Jika industri Timur sudah naik, sediakan kapal yang ada cold storage dan kargo sehingga kapal tidak kosong ketika kembali lagi. Soalnya akan dua kali lipat biayanya kan kalau sekali jalan,” katanya kepada Bisnis, Senin, (20/10/2014).
Selain itu, Yugi mengatakan Jokowi-JK harus menyoroti permasalahan mahalnya pajak industri kapal rakitan dalam negeri, sedangkan kapal yang langsung diimpor tidak kena pajak apapun.
“Bahan baku itu kena pajak 5-7%, sedangkan kapal impor tidak kena. Ini kan bisa mematikan industri kapal nasional, ini harus dibenahi,” katanya.
Menurutnya, perlu ada kemudahan untuk industri lokal agar beban modal tidak terlalu berat diawal, sehingga dapat memicu pertumbuhan industri kapal nasional.
Selain itu, Yugi mengatakan Jokowi-JK untuk memantapkan sektor kelautan dan perikanan terpadu yang dijanjikan akan berjumlah 1000 kampung/sentra nelayan.
“Sehingga dapat mengoptimalkan pengusaha di sektor kelautan dan perikanan yang baru berjumlah 1% di seluruh Indonesia. Ini masih kecil sekali, jadi harus dipikirkan mengenai penciptaan pelaku usaha baru dan bisnis baru di sektor ini,” katanya.
