Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PENGELOLAAN GAS: Pemerintahan Baru Perlu Memperhatikan 5 Hal Ini

Ada lima hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru mendatang terkait kebijakan gas bumi nasional antara lain menyangkut supply, demand, penyediaan infrastruktur, regulasi dan harga.
Eksplorasi gas alam/Bloomberg
Eksplorasi gas alam/Bloomberg

Bisnis.com, BANDUNG--Ada lima hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru mendatang terkait kebijakan gas bumi nasional antara lain menyangkut supply, demand, penyediaan infrastruktur, regulasi dan harga.

Kelima poin penting tersebut menjadi salah satu pedoman bagi pemerintahan baru sekaligus menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya yang dituangkan dalam dua buku masing-masing berjudul 'Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014-2030 dan Cadangan Penyangga Energi yang diluncurkan oleh Kementerian ESDM di Bandung, Sabtu (18/10/2014).

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, kedua buku tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi di Indonesia. Karena pasokan gas Indonesia dari existing supply diperkirakan mengalami defisit pada 2019 mendatang dengan asumsi tidak mendapat tambahan volume gas yang diekspor dan kebutuhan negeri yang meningkat.

"Disisi lain, kebutuhan BBM kita makin lama, makin besar tumbuh sebesar 8%. Sedangkan produksi gas kita makin lama bisa makin besar, tapi pemanfaatan domestik belum optimal," katanya.

Poin pertama dalam buku itu membahas mengenai suplai. SKK Migas menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan lainnya guna meningkatkan semua produksi gas dari 2014-2030 termasuk produksi masing-masing lapangan yang ada.

"Lapangan yang sedang dibangun, akan dibangun, sudah ditemukan tapi belum diapa-apakan seperti Natuna dan estimasi dari pada gas yang akan ditemukan itu harus ada. Untuk itu, dipetakan berdasarkan produksi tidak berdasarkan kontrak atau ril suplai," ucapnya.

Buku kedua mengenai pembentukan Cadangan Energi. Dalam UU No 30/2007 diamanatkan bahwa Indonesia harus mempunayai cadangan strategis, tapi hal ini belum dilaksanakan.

Padahal, Singapura punya cadangan strategis 20 hari. Malaysia dan Vietnam juga punya. Sementara Indonesia dengan penduduk lebih dari 250 juta penduduk tidak punya.

"Yang dimiliki Pertamina hanya cadangan operasional itupun 18 hari. Minyak kita saja diimpor dalam bentuk BBM 500.000 barrel per hari. Kalau itu dihentikan dalam tiga hari kita meninggal," ujarnya.

Oleh karenanya, Pertamina dan Petral harus mulai siap-siap untuk menyimpan cadangan minyaknya di dalam negeri sendiri yang selama ini disimpan di Singapura.

"Cadangan strategis kita kira-kira 9 juta kilo liter. Untuk memenuhi itu semua diperlukan anggaran US$40 miliar. Ini perlu dilakukan untuk kelangsungan strategis dan keamanan negara kita," tuturnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Herdi Ardia
Editor : Ismail Fahmi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper