Bisnis.com, JAKARTA-- Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengingatkan kebijakan pemerintah yang tidak hati-hati dalam menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi bisa menjadi "bumerang" bagi pemerintahan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kalau tak hati-hati dan BBM naik sampai Rp3.500, maka harga premium bisa mencapai Rp10.000 dan itu akan lebih tinggi dari harga keekonomian karena biaya produksi hanya sekitar Rp8.400 per liter. Itu sama saja pemerintah melawan konstitusi, dan bukan tidak mungkin presiden bisa di-impeach oleh Koalisi Merah Putih di DPR," kata Rizal Ramli dalam sarasehan Tata Kelola Migas di kampus Universitas Riau, Pekanbaru, Sabtu (11/10/2014).
Rizal meminta presiden yang akrab disapa Jokowi itu untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan tetap menjamin agar harga bahan kebutuhan pokok tetap murah bagi rakyat, dan harganya tidak boleh sama dengan harga internasional.
Apalagi, Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004, mengeluarkan putusan yang membatalkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Migas 2001 yang berbunyi, "harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar."
Artinya, aturan dalam UU Migas itu tidak punya kekuatan hukum dan jika ada upaya-upaya pemerintah tetap menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar bebas, maka hal itu sama dengan melanggar konstitusi.
"Saya tetap berprinsip, masih ada cara lain untuk mencegah menaikkan harga BBM karena yang menjadi korbannya nanti adalah ratusan juta rakyat Indonesia. Cari dong cara lain yang ada nilai tambahnya," katanya seperti dikutip Antara.
BANYAK CARA LAIN
Rizal berpendapat masih banyak cara lain untuk mengurangi defisit neraca perdagangan selain dari menaikan harga BBM bersubsidi. Pertama, yakni subsidi silang dengan menaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Plus, sedangkan harga premium masih tetap namun kandungan oktan diturunkan.
Kedua, pemerintah perlu benahi mekanisme "cost recovery" dari industri migas yang terlalu menguntungkan perusahaan, khususnya kontraktor asing. Sebabnya, kontrak bagi hasil produksi yang mengatur "cost recovery" sangat tidak adil dan rawan terjadi korupsi, dimana kontraktor bisa membebankan biaya produksi sampai biaya main golf dan pasang iklan di media massa kepada negara.
"Cara lainnya adalah sikat itu mafia migas, kita bisa hemat Rp100 miliar dan bangun kilang pengolahan BBM kita bisa hemat berpuluh-puluh triliun daripada terus-terusan menguntungkan kilang Singapura dan bayar pajak ke Singapura," tegasnya.
Seperti diberitkan Bisnis, Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla meminta masyarakat memahami bila dalam beberapa waktu mendatang ada penyesuaian harga bahan bakar minyak.
Dia menilai pemerintahan sekarang memang harus memilih, apakah bensin murah tetap ada untuk dikonsumsi mobil atau sarana pengairan diperbaiki, infrastruktur baik saat subsidi dialihkan.
"Itulah hal yang harus dipahami, kalau pemerintah beberapa waktu mendatang menyesuaikan harga untuk mennyejahterakan rakyat," jelasnya.
Dia menegaskan ajaran agama melarang memubazirkan barang untuk hal konsumtif. Sehingga kebijakan penaikan harga BBM dalam konteks produktif harus dipahami untuk kesejahteraan.
Cara yang disiapkan pemerintah untuk itu, lanjutnya, dengan percepatan pencapaian swasembada beras. Cara yang dilakukan dengan mendorong produktivitas, teknisnya melalui penyediaan bibit berkualitas, pupuk tersedia saat dibutuhkan, irigasi lancar dan petani kapasitasnya ditambah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
