Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan sepakat bahwa diperlukan roadmap khusus hulu dan hilir untuk komoditas rumput laut yang melibatkan pengusaha, perbankan, kementerian terkait dan stakeholder lainnya.
Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan adanya roadmap komoditas unggulan di tiap-tiap daerah, dan pernah diaplikasikan pada 2009 namun hasilnya belum maksimal.
“Pada 2009 lalu kami sebenarnya sudah melakukan roadmap industrialiasi hulu hingga hilir, cukup bagus tapi memang keterlibatan swasta itu perlu. Kami inginkan seluruh stakeholder bisa terlibat,” katanya kepada Bisnis, (8/10).
Slamet mengatakan KKP tengah memetakan kantong-kantong penghasil rumput laut untuk bisa menjadi sentra pusat penghasil rumput laut, sekaligus juga memetakan keperluan untuk sektor pengolahan pada hilirnya.
Daerah yang dimaksud antara lain, beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, sampai Papua. Dari semuanya, dia mengatakan NTT yang paling siap karena telah memberikan roadmap komoditas rumput laut untuk kedepannya.
Selain itu, dia mengatakan masalah zonasi rumput laut dan komoditas laut lainnya telah diatur dalam RUU Kelautan yang baru disahkan pekan lalu.
“Seluruhnya kan diatur dalam RUU mengenai zonasi, tinggal koordinasi dengan Pemda untuk menindaklanjuti RT dan RW nya untuk komoditas rumput laut misalnya,“ katanya.
Namun, Slamet mengatakan saat ini industri hilir rumput laut di Indonesia memang belum sesuai harapan, dikarenakan persoalan tingginya biaya pengolahan dan konektivitas, khususnya untuk kawasan timur Indoensia (KTI).
“Khususnya di Indonesia Bagian Timur, sentra pengolahan biayanya tinggi sehingga masih sering mengirim ke Surabaya. Bahkan karena ini jadi banyak yang lalu mengekspor bahan baku mentah, padahal yang kita harapkan mereka ekspor barang olahan,” katanya.
