Bisnis.com, JAKARTA--Penguatan daya saing produk hasil penelitian dan pengembangan (litbang) industri binaan Kementerian Perindustrian terganjal soal jaminan ganti rugi bagi pelaku usaha.
Pelaku industri tentu enggan merugi manakala produk litbang yang diterapkan menimbulkan kerusakan lain pada alat produksi mereka.
Kemenperin mengakomodir hal tersebut dengan adanya penjaminan resiko berupa asuransi bagi pelaku industri. Jika penerapan teknologi buatan litbang pemerintah menimbulkan kerusakan fasilitas produksi milik pengusaha akan diganti sesuai mekanisme yang berlaku.
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri (BPKIMI) Arryanto Sagala menyatakan hal tersebut akan diakomodir Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Regulasi ini sudah selesai tahap harmonisasi, sekarang tinggal menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan.
“Jadi sekarang untuk menguji coba produk ke industri itu ada jaminan dari pemerintah. Penjaminan ini bersifat asuransi saja,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Perkara soal penjaminan resiko dan kejelasan hak kekayaan intelektual menjadi salah satu penghambat daya saing bidang litbang RI. Pada 2013, rating hasil litbang Indonesia berada di posisi ke-33 dari 145 negara. Tapi peringkat impelementasi pemanfaatan produk litbang bertengger di urutan ke-95.
Riset dan pengembangan yang dilakukan harus berorientasi kepada kebutuhan industri sehingga realistis untuk diaplikasikan. Sayangnya tak semua peneliti merujuk kea rah sana, sehingga riset yang dilakukan lebih bersifat teoritis.
BPKIMI memiliki 23 unit balai litbang yang melibatkan 318 peneliti dan 55 perekayasa. Dunia usaha khususnya sektor industri membutuhkan litbang terapan, artinya penelitian yang dilakukan harus mengarah kepada subtitusi bahan baku / bahan penolong untuk kurangi ketergantungan impor.
