Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementan Janji Lebih Perhatikan Kebun Sawit Rakyat

Kementerian Pertanian berencana akan memberikan perhatian pada perkebunan rakyat kelapa sawit dalam kaitan isu keberlanjutan lingkungan selama lima tahun ke depan.
Aktivitas di kebun sawit. /
Aktivitas di kebun sawit. /
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian berencana akan memberikan perhatian pada perkebunan rakyat kelapa sawit dalam kaitan isu keberlanjutan lingkungan selama lima tahun ke depan.
 
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan selama ini program kelapa sawit berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) baru fokus pada perusahaan besar kelapa sawit, sedangkan independent small holders (pelaku usaha kecil) belum diperhatikan.
 
“ISPO kan sementara fokusnya pada perusahaan besar. Yang kecil gimana? Kita gak bisa membayangkan independent small holders, plasma saja belum kegarap,” katanya seusai acara High Level Roundtable Meeting On Sustainable Palm Oil, Kamis, (2/10/2014).
 
Rusman menjelaskan Kementan dan United National Development Program (UNDP) nantinya bekerjasama untuk mewujudkan hal tersebut dalam program National Platform Palm Oil Sustainable Inisiative.
 
Salah satu prioritasnya adalah memberikan arahan dan edukasi kepada pelaku usaha kecil untuk menerapkan pelaksanaan sawit lestari sesuai standar lingkungan.
 
“Seperti pemberdayaan. Jadi produktivitasnya kita tingkatkan dengan mempraktekkan cara-cara pertanian yang baik dan pro lingkungan selama lima tahun,” tuturnya.
 
Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun menilai program tersebut memang seharusnya dilakukan, sehingga pelaku usaha kecil dan menengah juga bisa kompetitif dalam memasarkan produknya ke internasional yang menginginkan adanya jaminan pengelolaan lestari.
 
“Diharapkan kebun rakyat tidak hanya menerapkan penanaman lestari saja, tapi juga hasilnya bisa kompetitif di pasar, dan mendapatkan sertifikasi,” katanya.
 
Dia mengatakan selama ini pelaku usaha kecil dan menengah belum banyak mendapatkan sertifikasi ISPO juga karena mengalami hambatan dalam masalah pembiayaan, dan klasifikasi kelas kebun.
 
“Dengan itu, saya berharap perusahaan tadi yang bentuknya badan usaha tetapi luasnya hanya 500-1000 ha juga diberikan satu fasilitas dalam program ini untuk mendapatkan sertifikasi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Irene Agustine
Editor : Setyardi Widodo

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper