Bisnis.com, JAKARTA –Kementerian Pertanian sedang merancang penggunaan kartu pintar (smart card) guna mencegah kebocoran pupuk subsidi dalam sisa beberapa hari berakhirnya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.
Menteri Pertanian Suswono berharap rancangan kartu pintar tersebut dapat menjadi penyelesaian dari distribusi pupuk subsidi yang selama ini tidak merata diterima petani.
“Kami tengah merancang kartu, semacam smart card untuk bisa menebus pupuk itu supaya tidak ada lagi kebocoran, “ kata Suswono seusai pertemuan bersama pemimpin redaksi media di Subang, (30/9/2014).
Dia mengatakan Kementan sedang dalam tahap mematangkan gagasan ini, “Kalau bisa dilakukan sekarang (pemerintahan saat ini) akan kami optimalkan, tetapi jika tidak minimal persiapan ini sudah matang untuk bisa dimanfaatkan Menteri yang akan datang.”
Suswono mengatakan seharusnya sudah tidak ada lagi alasan kekurangan pupuk subsidi untuk petani, karena kebutuhan pupuk sebesar 9,55 juta ton telah tertuang dalam APBN-P untuk dipenuhi.
“Sekarang tinggal bagaimana nanti minta tanggung jawab dari distribusi pupuk ini, akan kita kawal,” katanya.
Dia menyatakan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun depan sama dengan tahun ini sebesar 9,55 juta ton. Menurutnya, keluhan petani akan kebocoran pupuk diyakini tidak terjadi lagi jika smart card tersebut bisa terealisasi.
“Meskipun disparitas harga (subsidi dan non subsidi) memang masih dipermasalahkan. Saya harapkan penegak hukum terus bisa mengatasi mafia pupuk yang selama ini bermain,” jelasnya.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Muhrizal Sarwani mengatakan penggunaan smart card akan memberikan jaminan yang lebih besar kepada petani untuk dapat menerima kuota subsidi pupuk sesuai dengan luas lahan yang dikerjakan.
“Nantinya, akan akurat sekali. Ketersediaan pupuk di wilayah tertentu akan diterima oleh si pemegang kartu sesuai kebutuhannya. Jadi akan diketahui kuota yang harusnya diterima petani sehingga akan minim kebocoran,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, (1/10/2014).
Muhrizal mengatakan pada tahap awal smart card akan di uji coba di beberapa Kabupaten terlebih dahulu. Pasalnya, tahap awal yang harus dilakukan adalah memiliki data base 38 juta petani, mulai dari nama, alamat, luas lahan yang dikerjakan hingga kuota pupuk subsidi yang tepat untuk diberikan.
“Kita perlu database yang akurat kan. Dulu sekali sebenanya sudah pernah dicoba, dan baik sekali. Nanti, sudah ada 5 kabupaten yang akan di uji coba percontohan, salah satunya Tulung Agung dan Subang,” katanya.
