Pembangunan Nasional Perlu Disesuaikan dengan SDGs

Bisnis.com, JAKARTA—Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs (KUKPRI-MDGs) meminta pemerintah baru untuk menyesuaikan prioritas pembangunan nasional dengan 17 poin utama dalam program Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal itu bertujuan agar agenda ambisius para pemimpin dunia dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup dalam program sebelumnya, yakni Millenium Development Goals (MDGs) dapat berkelanjutan.

Asisten Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs Diah Saminarsih mengatakan SDGs merupakan kelanjutan dan pengembangan dari target yang ada dalam MDGs, dimana titik berat utama adalah aspek sosial dalam pembangunan.

“Kami harap pemerintah baru dapat memastikan implementasi agenda pembangunan pasca 2015 ini agar Indonesia tidak ketinggalan langkah dengan derap maju pembangunan negara-negara lainnya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/09).

Di antara 17 target SDGs, Diah mengklaim posisi Indonesia cukup kokoh di sejumlah poin tertentu misalnya, layanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dalam target kesehatan gender, dan target mengenai ketimpangan, perubahan iklim dan kehutanan.

Dia juga menjelaskan SDGs juga akan melanjutkan beberapa target MDGs yang diperkirakan tidak akan selesai pada akhir 2015 mendatang a.l. pertama, pencapaian angka kemiskinan dan kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI).

Menurutnya, indeks pembangunan manusia di Indonesia masih terlalu rendah. Berdasarkan laporan United Nations Development Programm (UNDP) 2013, peringkat HDI Indonesia berada di posisi 126 dari 186 negara.

Kedua, masalah nutrisi di antara anak usia di bawah 5 tahun yang masih memprihatinkan. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebutkan prevalensi gizi buruk-kurang sebesar 19,6%. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan 2010 sebesar 17,9%.

Diah menilai indikasi malnutrisi kronis tersebut disebabkan kondisi buruk yang telah berlangsung begitu lama, seperti kemiskinan, gaya hidup tidak sehat, pola makan yang buruk, pola pengasuhan yang salah sejak kandungan.

Ketiga, prevalensi AIDS di Indonesia. Keempat, angka kematian ibu. Diah mengungkapkan angka kematian ibu mengalami kenaikan dari 359 per 100.000 kelahiran hidup pada periode 2012 dari sebelumnya 228 pada 2007.

Kelima, tingkat pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, latar belakang pendidikan angkatan kerja selama ini, sebagian besar disumbang dari kelompok usia produktif dengan hanya mengenyam pendidikan di tingkat SD.

Keenam, rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak. Persentase akses penduduk Indonesia terhadap air bersih dan sanitasi layak pada 2013 meningkat menjadi 64,3% di perkotaan dan 69,4% di perdesaan dari sebelumnya 33% pada 1990.